Kebijakan Pajak Agen Asuransi Dinilai Tak Tepat Sasaran

Agen asuransi selama ini dikenal menerima berbagai insentif, seperti komisi, bonus kinerja, hingga program perjalanan ke luar negeri, yang umumnya bersumber dari premi nasabah.

Namun, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Core Tax Administration System serta pemahaman atas ketentuan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 memunculkan isu baru terkait kewajiban perpajakan agen, termasuk anggapan bahwa agen asuransi wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menilai kebijakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, meski pada prinsipnya agen tidak menolak kewajiban pajak. Selama ini, pajak atas penghasilan berupa komisi dan bonus telah dibayarkan.

Regulasi terbaru tersebut, dinilai tidak mencerminkan karakter profesi agen yang bekerja secara individual dan terikat pada satu perusahaan asuransi, sehingga perlakuan pajaknya dianggap tidak tepat sasaran.

Dampak dari kebijakan tersebut antara lain meningkatnya status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kurang bayar dan hilangnya Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi agen berpenghasilan diatas Rp4,8 miliar per tahun, sehingga wajib melakukan pembukuan penuh.

PAAI juga menyoroti pendekatan regulasi yang lebih relevan diterapkan pada broker atau pialang asuransi, bukan agen individual, serta mendorong peninjauan ulang kebijakan agar lebih adil, proposional, dan memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan dukungan terhadap penerimaan negara.