Berita.

DJP sedang melakukan strategi pengawasan terhadap WP Non-Efektif yang diharapkan dapat meningkatkan angka penerimaan.

MA telah merilis peraturan baru pada Desember 2025, yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur penanganan perkara pidana yang terjadi di bidang perpajakan.

Pembebasan PBB 100% diberikan oleh Pemkot Batam kepada veteran dan pensiunan ASN.

Pemerintah Pakistan mendorong peningkatan penerimaan negara dengan memperkuat kinerja otoritas pajak.

Penerimaan pajak kendaraan sebesar Rp60,33 miliar pada tahun 2026 ditargetkan oleh UPTD PPD Samsat Tanjungpinang.

Kenaikan penerimaan pajak konsumsi pada awal tahun 2026 dinilai belum tentu mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi domestik.

Peningkatan pembayaran pajak dapat ditemukan dalam kelompok WP orang kaya.

Angka penerimaan pajak neto yang terkumpul hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp245,1 triliun atau telah terealisasi sebesar 10,4% dari target APBN.

Layanan pajak dan retribusi daerah di Kota Depok ditargetkan terdigitalisasi sepenuhnya pada tahun 2027.

Sebanyak 6,69 juta WP telah melaporkan SPT Tahunan per tanggal 8 Maret 2026.

Menkeu Purbaya dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merilis keputusan yang mengubah tatanan struktur pegawai yang berada di lingkungan DJP.

Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan pada pendapatan negara melalui penguatan digitalisasi di sektor perpajakan dan cukai.

Menkeu Purbayamenjelaskan perbedaan pengenaan pajak atas THR yang diberikan kepada ASN dan karyawan swasta.

Pemerintah masih mengusahakan revisi PP 55/2022 agar bisa dirilis dalam waktu dekat sehubungan dengan penggunaan PPh Final UMKM.

Pemerintah Uzbekistan mengajukan relaksasi ketentuan VAT refund bagi wisatawan asing.

Program layanan Samsat Desa yang diluncurkan Pemprov Bengkulu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

World Bank kembali merilis laporan yang memfokuskan penemuannya terhadap kondisi ekonomi dan perpajakan Indonesia, kini sehubungan dengan ambang PKP.

Bank Indonesia atau BI melaporkan cadangan devisa Indonesia turun dari angka pada Januari 2026, menjadi USD151,9 miliar pada Februari 2026.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Februari 2026 mengalami peningkatan.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB untuk lahan pertanian ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak.