Berita.

Pemerintah melakukan perubahan terbaru terkait dengan tukin pegawai DJP melalui perilisan PMK Nomor 39 Tahun 2026.

Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memberikan keringanan yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik.

Pemerintah telah merilis PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur kembali penggunaan fasilitas PPh Final UMKM.

DJP melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak di bawah tanggungjawab Kanwil DJP Semarang.

Terdapat usulan terkait pengenaan pajak khusus yang disasarkan untuk platform over-the-top atau OTT yang disampaikan oleh CELIOS.

DJP mengimbau WP kriteria tertentu untuk segera mengajukan permohonan penetapan karena paling akhir dilakukan pada tanggal 10 Juni 2026.

DJP kembali merilis peraturan yang mengatur tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif yang akan berlaku selama bulan Juni 2026.

Pemerintah telah resmi merilis aturan baru yang merevisi pengenaan pajak UMKM, yang kini hanya berlaku untuk WP Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan koperasi.

Pemprov Jakarta turut meramaikan gelaran program pemutihan pajak kendaraan selama bulan Juni ini.

Aksi pemblokiran rekening dilakukan oleh Kanwil DJP Banten sehubungan dengan WP yang memiliki tunggakan pajak.

Pemprov Jakarta menawarkan pembebasan PBB-P2 sebesar 100% atas hunian yang memenuhi ketentuan.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan diberlakukan pada semester II-2026 dan juga kuartal II-2026.

Pemberian insentif pajak untuk jenis PPN tersebut akan ditunda selama satu bulan, berdasarkan paparan Menkeu Purbaya.

Pemerintah membuka kemungkinan adanya pemberian insentif PPh jika investor memilih untuk menyimpan dana di perbankan nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Nomor PER-4/BC/2026.

Banyak yang pemerintah harus kejar agar target penerimaan pajak menurut APBN 2026 tercapai.

Pemprov Banten terus melakukan berbagai usaha dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak untuk PAD yakni melalui Pajak Alat Berat.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari pengenaan pajak digital hingga akhir April 2026 mencapai Rp52,04 triliun.

Pemerintah telah resmi membentuk BUMN baru dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mengatur ekspor komoditas SDA terfokus.

Presiden Prabowo mengumumkan skema pengelolaan ekspor komoditas untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, dengan BUMN.