Berita.

Menkeu Purbaya mengumumkan rencana untuk mengenakan pajak khusus untuk perhiasan dengan berat tertentu.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Juli 2026 telah mencapai angka Rp1.209,6 triliun.

DJP memperketat ketentuan penetapan Kuasa Wajib Pajak, yang kini menyertakan kompetensi Kuasa dari Pihak Lain yang harus menyertai SKK dan SKT.

Kanwil DJP Jawa Barat I melaporkan bahwa terdapat sebuah perusahaan yang mendapatkan denda dan pembekuan kegiatan korporasi karena diketahui mengelabui faktur pajak.

Pemerintah merencanakan pemberian status UMKM bagi driver atau pengemudi ojol.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Juli 2026 mengalami pertumbuhan positif berdasarkan paparan Menkeu Purbaya.

DJP merespons atas kabar beredar yang menyebutkan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap rumah yang disewakan atau dikontrakkan.

Pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan pengenaan pajak sehubungan dengan transaksi EGR sebagai aset dasar ataupun yang underlying dari ETF emas.

Gedung Bapenda alami kebakaran pada pekan lalu. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebut data perpajakan milik warga Jakarta tetap aman.

Marketplace Shopee dan Tokopedia telah mengumumkan periode pengembalian PPh Pasal 22 pasca ditundanya pajak marketplace oleh pemerintah.

Pemerintah memperluas basis perpajakan sebagai langkah untuk meningkatkan angka penerimaan pajak melalui pajak atas rumah sewa.

Menkeu Purbaya menyiapkan insentif pajak untuk konsolidasi BUMN yang berlaku selama 3 tahun ke depan.

Menkeu Purbaya memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak marketplace hingga akhir Oktober 2026.

Menkeu Purbaya menyebutkan bahwa akan ada pengumuman terbaru mengenai pemberian insentif pajak bagi kendaraan listrik.

Nilai piutang pajak secara bruto diketahui mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perhitungan pada Tahun Anggaran 2024.

Beberapa perusahaan diketahui melakukan praktik penghindaran pajak atau tax evasion berdasarkan laporan dari World Bank.

DJP merilis Perdirjen Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 yang mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak.

Beberapa provinsi di Indonesia ini diketahui menggelar program pemutihan PKB selama bulan Agustus 2026.

DJP telah merilis peraturan baru sehubungan dengan tarif terbaru besaran bunga sanksi administratif bulan Agustus 2026.

World Bank melaporkan beberapa pelaku usaha level mikro diketahui membatasi penggunaan QRIS dalam transaksi mereka untuk menghindari pajak.