Berita.

DJP meluncurkan strategi pemetaan WP yang diharapkan dapat memastikan target penerimaan pajak tercapai sebelum akhir tahun 2026.

BPK temukan kelemahan dalam SIDJP yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak yang terkumpul.

DJP menjelaskan kode objek pajak restrukturisasi BUMN yang muncul dalam PER-12/PJ/2026.

Indonesia akan mulai berpartisipasi dalam kegiatan tukar informasi kripto lintas negara OECD mulai 2027.

DJP dapatkan WP baru sebanyak 2 juta WP akibat dari implementasi Coretax sejak awal tahun 2025 lalu.

DJP menargetkan bahwa sebanyak 30 platform akan bergabung untuk implementasi sebelum bulan November 2026.

Masih banyak aktivitas ekonomi Indonesia yang termasuk dalam ekonomi abu-abu, pemerintah akan kejar pengenaan pajaknya.

Pemerintah akan kejar dan awasi pajak yang berasal dari sektor sawit dan juga perusahaan orang kaya menggunakan teknologi AI.

Pemerintah berada dalam tahap harmonisasi RPP yang mengatur pemberlakuan tarif PPh final atas royalti penulis buku.

DJP menawarkan keringanan dalam bentuk pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak bagi WP yang memenuhi syarat.

Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai program MBG telah mencapai Rp153,19 triliun per akhir September 2026.

Besar realisasi restitusi pajak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp198,71 triliun hingga akhir September 2026.

Pemerintah merencanakan adanya perubahan atas fasilitas bebas PPN yang diberikan bagi komoditas perhiasan logam mulia.

Kejari Jambi lakukan penangkapan sejumlah tersangka yang diduga melakukan korupsi pemutakhiran pajak.

Satgas PKH memberikan rincian pendapatan negara yang berhasil didapatkan dari bidang kehutanan.

Kemenkeu masih membahas perubahan ambang batas PTKP bersama dengan sejumlah K/L lain karena berhubungan dengan pendapatan negara.

Selama bulan Oktober 2026, masih ada beberapa daerah yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan.

Menkeu Suahasil Nazara telah menerbitkan PMK terbaru yang mengatur tata cara perpajakan yakni PMK 71/2026.

DJP sebut strategi inti ini akan digunakan untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2027 mendatang.

DJP memberlakukan pengetatan pengawasan pajak dalam rangka menguatkan penerimaan pajak untuk mencapai target sebelum tahun 2026 berakhir.