Photo of a palm tree. Photo by Alexander Naglestad on Unsplash.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengaku bahwa pihak-pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pemetaan ekonomi bawah tanah dan aktivitas ilegal untuk ditentukan langkah selanjutnya.
Pemetaan antara ekonomi bawah tanah dan aktivitas ilegal tentunya berbeda, karena ekonomi bawah tanah sendiri merupakan kegiatan penghindaran pajak, contohnya seperti praktik penghindaran pajak pada sektor Crude Palm Oil (CPO) yang marak dilakukan. Dalam merespon hal ini, Kemenkeu akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak penghindaran yang dilakukan.
Sedangkan untuk pemetaan aktivitas ilegal, seperti judi online, akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian lainnya, seperti dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Aktivitas ilegal sendiri bersifat kriminal.
Kesempatan ini juga digunakan oleh Sri Mulyani untuk menginformasikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah berhasil meminimalisir potensi kerugian negara melalui penyelundupan hingga sebesar Rp3,9 triliun selama tahun 2024 ini.
Lihat berita lainnya
Pemerintah akan Ubah PMK 69 Tahun 2024 untuk Lanjutkan Pemberian Tax Holiday
Menko Ekonomi Sebut Perubahan PTKP Tidak Berlaku Pada Januari 2027
DJP Pertimbangkan Opsi Insentif Pajak Pasca Berlakunya Pajak Minimum Global
