Photo of a building in Bengkulu. Photo by M. Veven on Unsplash.
Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum terbayarkan di Kabupaten Lebong, Bengkulu, tercatat mencapai Rp2,8 miliar. Data tersebut dihimpun oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong sebagai akumulasi kewajiban pajak sejak periode 1995 hingga 2025 dan masih tercatat aktif dalam sistem penagihan Pemerintah Daerah (Pemda).
BKD juga menjelaskan bahwa piutang PBB-P2 periode 1995 hingga 2014 mencapai sekitar Rp1,2 miliar, saat pengelolaan pajak tersebut belum menjadi kewenangan pemda. Sementara itu, pada periode 2015 hingga 2025, setelah pengelolaan PBB-P2 dialihkan ke pemda, nilai pajak yang belum dilunasi tercatat sebesar Rp1,6 miliar.
Untuk mendorong pelunasan, BKD telah mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak (WP) yang masih memiliki kewajiban PBB-P2. Besaran pajak yang harus dibayarkan tercantum pada bagian bawah SPPT.
Pemda juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda setiap bulan, sehingga WP diimbau untuk segera menyelesaikan kewajibannya agar beban pajak tidak terus bertambah.
Lihat berita lainnya
DPR Soroti Pentingnya Perluasan Basis Pajak untuk Capai Target Penerimaan Pajak 2027
Vietnam Siapkan Diskon PPh untuk Orang Pribadi dan Perusahaan Skala Kecil
Toba Pulp (INRU) Berikan Respons atas Dugaan Kasus Korupsi Transfer Pricing
