top of page

18 November 2026

Pemerintah Siapkan Peraturan Pelaksana PFII, Salah Satunya Bahas Fasilitas Pajak

Reporter:

Shaheila Roeswan

Photo of two tall buildings from below. Photo by Christian on Unsplash.

Sehubungan dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyiapkan sejumlah aturan. Aturan-aturan tersebut nantinya akan berhubungan dengan fasilitas perpajakan dan juga peraturan pelaksana yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.


Pemerintah memfokuskan pembentukan dan rancangan peraturan pelaksanaan PFII yang akan dibagi menjadi 4 (empat) peraturan pelaksanaan PFII, di mana nantinya akan terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), serta 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). Salah satu dari RPMK akan membahas tentang fasilitas perpajakan, dan alokasi serta tata cara pengajuan anggaran.


Sedangkan rancangan Perpres dan RPP masing-masing akan membahas tentang kelembagaan PFII dan tata cara penetapan PFII. Sebelumnya, pemerintah juga telah merilis Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2026 yang membahas secara keseluruhan PFII, salah satunya mengenai fasilitas perpajakan yang akan diberikan dalam lingkup PFII.


Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akan menyiapkan fasilitas untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fasilitas dalam lingkup kepabeanan. Nantinya, sejumlah sektor kegiatan usaha, yang termasuk perbankan, dana pensiun, penjaminan, modal ventura, hingga manajemen investasi, bisa menikmati fasilitas PPh tersebut hingga 50 tahun.


Sedangkan fasilitas PPh, PPN dan PPnBM, serta kepabeanan dapat dinikmati oleh Lembaga Pengawas PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, serta kegiatan usaha penunjang sektor keuangan di PFII dan sektor lainnya dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun.

Lihat berita lainnya

Bapenda Kota Tangerang Catatkan Penerimaan Opsen PKB Capai 76,62 Persen dari Target 2026
MUI Sarankan Zakat untuk Bantu Penerimaan Pajak dan APBN 2026
DJP Rencanakan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25, Salah Satunya untuk Kejar Target

Langganan newsletter kami sekarang

Terima kasih telah berlangganan!

2026 - ITR World Tax Rankings.png

© 2025 MIB 

MIB adalah grup profesional bersertifikat dan terdaftar di Indonesia, di mana setiap anggota memiliki keahlian yang unik. Setiap anggota bersifat independen, mematuhi standar kami, dan bertanggung jawab atas pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada klien.

bottom of page