
Photo of the Mandiri building. Photo by Yulia Agnis on Unsplash.
Pemerintah telah merilis dan meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026, yang mengatur perpajakan atas transaksi yang melibatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu hal yang diatur adalah seputar pemberian insentif pajak bagi transaksi yang melibatkan Danantara, perusahaan induk investasi dan operasional, serta entitas yang dimiliki.
Insentif pajak yang tertuang dalam PP 41/2026 ini dapat dinikmati oleh perusahaan hingga tanggal 31 Desember 2029. Adapun jenis-jenis insentif yang diberikan menyasar jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Untuk jenis PPh, insentif yang diberikan yakni berupa insentif PPh final 0% atas penghasilan yang berasal dari pengalihan saham berupa hibah, yang diterima atau diperoleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN selaku pihak yang mengalihkan saham. Ketentuan ini juga berlaku sebaliknya jika penghasilan diterima oleh pihak terkait.
Sedangkan untuk insentif PPN dan PPnBM, bentuknya berupa penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi nantinya tidak dipungut PPN atau PPnBM. Namun, kebijakan ini hanya bisa digunakan sehubungan dengan transaksi korporasi tertentu, di antaranya dalam bentuk pembayaran dividen nontunai dan transaksi pengalihan dan perolehan harta dengan kas.
Entitas yang melakukan restrukturisasi juga bisa menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi. Nilai buku dapat digunakan atas kegiatan penggabungan, pemekaran, peleburan, hingga pengambilalihan usaha, juga untuk setoran modal nontunai dan pembayaran dividen nontunai.




