Tarik Investasi Asing, Pemerintah Siapkan Skema Bebas PPh di PFII

Pemerintah telah merilis Undang-Undang (UU) terbaru yang akan mengatur pemberian atau perlakuan khusus atas pajak yang akan berlaku di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Perlakuan khusus ini akan berlaku untuk pelaku usaha dan tenaga ahli yang melakukan berbagai aktivitas bisnis dalam lingkungan PFII.

Salah satu hal yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2026 adalah penerapan sistem pajak teritorial atau territorial income system yang berlaku dalam lingkup PFII. Dengan mengaplikasikan skema ini, pemerintah bisa mengecualikan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang berasal dari luar Indonesia selama pihak penerima penghasilan memenuhi persyaratan.

Pengecualian ini akan diberikan bagi pelaku usaha yang memiliki aktivitas usaha di lingkungan PFII dan juga berlaku bagi tenaga ahli sektor keuangan yang memiliki status sebagai warga negara asing dan bekerja di PFII.

Pemberian fasilitas berupa pembebasan PPh tersebut menjadi salah satu cara pemerintah untuk memberikan fasilitas dan menarik investasi dari asing untuk masuk ke PFII, di mana PPh hanya akan dikenakan bagi penghasilan yang diterima oleh pelaku usaha dan tenaga ahli sektor keuangan asing jika penghasilan diperoleh dari Indonesia.

Selain skema pembebasan PPh atas penghasilan luar negeri, UU 6/2026 juga menawarkan sejumlah fasilitas lain, seperti pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, pengurangan PPh Badan, pengecualian sebagai subjek pajak luar negeri, pengenaan PPh final dengan tarif 0%, hingga pengurangan PPh Badan sebesar 100% untuk pelaku usaha yang melakukan aktivitas usaha di sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, dan juga sektor lainnya di lingkungan PFII.