Photo of a snack stall in Thailand. Photo by Kelvin Zyteng on Unsplash.
Pemerintah Thailand resmi melanjutkan proses pengenaan pajak garam terhadap sejumlah produk dalam rangka mengatur konsumsi garam di negara tersebut. Berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Cukai Thailand, Pornchai Thiraveja, proposal pajak garam yang juga disebut sebagai sodium tax tengah dipertimbangkan dan didiskusikan oleh Departemen Cukai.
Sodium tax atau pajak garam diharapkan dapat membantu mengatur angka garam sodium (NaCl) terkandung dalam makanan ringan yang banyak ditemukan dan dikonsumsi oleh warga Thailand. Namun terkadang, kandungan sodium dalam makanan ringan tersebut melebihi batas standar aman yang ditetapkan, dimana warga Thailand bisa mengonsumsi 3,6 gram sodium per harinya, 2 (dua) kali di atas batas standar normal World Health Organization (WHO).
Para pemangku kepentingan juga nantinya akan dipanggil untuk membahas lebih lanjut pengenaan pajak garam agar ketetapan yang berlaku sesuai dan memiliki dampak yang tepat dari segi perpajakan. Tidak hanya itu, Departemen Cukai Thailand juga telah melakukan diskusi dan konsultasi dengan sejumlah lembaga, seperti Kementerian Kesehatan Publik, WHO Thailand, dan juga Less Salt Network, dalam rangka membangun framework pajak garam yang sesuai.
Rencana awal menyebutkan pajak garam yang akan dikenakan secara progresif, dengan batas sodium yang ditetapkan sesuai untuk berbagai jenis makanan ringan dan sejalan dengan standar internasional. Pemerintah Thailand akan memberikan waktu 1 (satu) tahun bagi para manufaktur makanan untuk dapat mengadaptasi makanan ringan atas perubahan tersebut dan menciptakan komposisi yang lebih sehat.
