Berita.

Sesuai dengan peraturan baru PP Nomor 44 Tahun 2022, kini terdapat peraturan baru tentang Tanggung Renteng PPN dan PPnBM.

Jika dibandingkan dengan jumlah WP di tahun 2021, maka kini terdapat perbedaan kira-kira sejumlah 7,2 juta orang di tahun 2022.

Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan peraturan baru terkait pengenaan PPN dan PPnBM pada 2 Desember 2022 bersamaan dengan penandatangan.

Pada bulan November 2022, terdapat penambahan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN serta penambahan jumlah penerimaan dari pajak digital.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengumumkan bahwa target penerimaan pajak 2022 telah tercapai dan melampaui target.

Dikarenakan proses banding kekalahan gugatan di WTO mengenai ekspor nikel yang akan memakan waktu lama, pemerintah kembali mendiskusikan dan merencanakan pajak ekspor bijih nikel.

Salah satu perusahaan bidang tambang telah melakukan penyetoran pajak dan PNBP sebesar Rp1,39 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2022.

Adanya kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dari yang awalnya 10% hingga menjadi 11% rupanya memiliki hasil yang positif terhadap penerimaan PPN.

Pemerintah telah membeberkan sejumlah cara yang akan digunakan dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak di tahun 2023 nanti.

Tercatat di tahun 2022, mulai bulan Januari hingga September, WP mendapatkan penambahan sebesar 3,85 juta orang. Namun, penerimaan pajak dari WP baru ini rupanya tidak berarti penerimaan pajak yang bertambah pula.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, adalah dengan menaikkan tarif pajak ekspor nikel dalam rangka mendorong hilirisasi industri di Indonesia.

Hingga kini, jumlah NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP yakni sebanyak 75% atau setara dengan 52,9 juta identitas yang telah terintegrasi.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah atas ekosistem investasi, ada rencana bahwa pembentukan Financial Center pada IKN akan dilaksanakan.

Pihak-pihak dari Kementerian Keuangan mengaku mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan dan menarik pajak dari para pekerja lepas atau biasa disebut freelancer di Indonesia.

Implementasi pengenaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) atas e-commerce masih dalam kajian dan pembicaraan.

Setelah sebelumnya Indonesia mengalami kekalahan melawan Uni Eropa dalam pengajuan gugatan mengenai larangan ekspor nikel, kini tengah ramai pembicaraan mengenai adanya pajak ekspor nikel yang ‘dicurigai’ merupakan siasat dari pemerintah Indonesia untuk tetap menjalankan hilirisasi industri.

Sejak ditarik mulai bulan Juli 2020, penerimaan pajak dari PPN atas PMSE telah mencapai jumlah Rp9,17 triliun.

PPh Pasal 21 Karyawan dilaporkan mengalami pertumbuhan sebesar 21% di bulan Oktober 2022.

Melalui konferensi pers APBN Kita hari Kamis, 24 November 2022, bahwa penerimaan pajak negara hingga bulan Oktober 2022 kini telah menembus angka Rp1.448 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan aspirasi untuk memberlakukan pajak ekspor nikel dan feronikel dalam rangka mendukung hilirisasi industri pertambangan. Namun, sampai saat ini tarif pajak tersebut masih diramu oleh pemerintah.