Berita.

Pemberian banyak jenis insentif pajak bagi WP rupanya perlu dilakukan secara waspada dan matang, mengingat kini dunia tengah meramu ketentuan tarif pajak minimum global.

APBN akan terus digunakan untuk mendorong perkembangan industri di Indonesia, salah satunya melalui pemberian insentif pajak.

Pengenaan pajak karbon yang terus ditunda kini menemui titik terang. Pajak karbon direncanakan akan mulai berlaku di tahun 2025.

Pemerintah tengah mendorong masyarakat agar menggunakan kendaraan bertenaga listrik. Kini pemerintah berencana untuk mengimplementasikan hasil uji emisi.

Penerapan NIK sebagai NPWP dianggap akan memperluas basis data pajak.

Polri sempat mengusulkan penghapusan pajak progresif untuk PKB karena dinilai memiliki dampak yang kurang baik terhadap penerimaan pajak.

DJP kini tengah menyiapkan layanan pemindahbukuan (“Pbk”) yang dapat diakses oleh WP secara online.

Realisasi dari fasilitas restitusi pajak jenis PPN dipercepat selama tahun 2022 dicatat telah mencapai angka Rp8,29 triliun.

Penerimaan pajak tembus angka Rp1.171,8 triliun hingga bulan Agustus 2022.

BPK memberikan saran kepada Kemenkeu dan DJP mengenai pengelolaan insentif dan juga realisasi program PC PEN secara keseluruhan. Hal ini kini tengah ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkeu.

Realisasi perpajakan hingga bulan September 2022 dicatat mengalami kenaikan secara yoy sebesar 3,84% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebanyak 2.422 WP kini tengah menjadi target bagi DJP untuk melakukan repatriasi harta.

BPK memberi laporan bahwa ada pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan dalam PC-PEN yang belum memadai.

NJOP pada kota Balikpapan direncanakan akan mengalami kenaikan.

Insentif perpajakan dalam bentuk PPN DTP yang telah berjalan sejak tahun lalu kini telah mencapai realisasi pembelian rumah untuk 9.397 warga hingga Agustus 2022.

Industri Pengolahan dan Pertambangan turut sumbang penerimaan pajak.

Sistem CEISA 4.0 dikatakan oleh pihak Ditjen Bea dan Cukai akan terus dikembangkan dan disempurnakan agar bisa membantu masyarakat dan mempermudah integrasi data.

Korlantas menjelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penilangan, dimana tilang akan diberikan bagi mereka yang belum membayarkan PKB.

Pemerintah Inggris tengah membatalkan rencana awal mengenai pemotongan pajak yang sebelumnya disebutkan pada bulan September 2022 lalu.

Bank Dunia atau World Bank mewanti–wanti pergerakan reformasi pajak Indonesia yang dikhawatirkan akan mengurangi jumlah investasi pada sektor swasta.