Berita.

Sejumlah daerah ini diketahui masih melaksanakan program pemutihan pajak untuk jenis pajak kendaraan bermotor atau PKB selama bulan Agustus 2025.

Pemerintah mengatur kembali besar tarif sanksi administratif yang akan berlaku selama bulan Agustus 2025.

DJP Kemenkeu baru saja meluncurkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Pemprov Jakarta memberikan insentif PBB-P2 yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya.

Pemerintah Indonesia merencanakan pengenaan tarif ekspor sebagai bentuk negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari WP LTO telah mencapai angka Rp263,03 triliun selama semester-I 2025.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 100% atas pembelian rumah.

Adanya PMK 51/2025 mengatur pengenaan PPh atas kegiatan usaha bulion dan emas batangan.

Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur kembali pengenaan pajak aset kripto.

Pemprov Banten, melalui kerja sama dengan Bank Banten, merilis Tabungan Pajak untuk cicil pajak kendaraan.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul di Provinsi Aceh telah mencapai angka Rp1,58 triliun hingga bulan Juni 2025.

Pengenaan pajak marketplace yang baru diundangkan tidak akan menambah beban baru perpajakan

DJP mengirimkan 1,8 juta surat elektronik atau email kepada Wajib Pajak (WP) sehubungan dengan akun Coretax mereka.

Pemerintah Jakarta memberikan sejumlah keringanan bagi para pemilik kendaraan.

Penerimaan pajak yang terkumpul di daerah Kepulauan Riau atau Kepri, tercatat mencapai angka Rp4.023,31 miliar hingga bulan Mei 2025.

Kemenkeu menyampaikan adanya perubahan target perpajakan yang akan diimplementasikan pada RAPBN untuk tahun 2026

AS dan Jepang telah mencapai persetujuan terkait perdagangan dan dapat menurunkan tarif pajak resiprokal.

Isu pengenaan pajak atas amplop kondangan ditepis oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.

DJP menginformasikan bahwa akan ada perubahan yang diberikan terkait dengan pengenaan pajak atas aset kripto, yang sebelumnya diatur dalam PMK 81/2024.

DJP telah resmi merilis Piagam Wajib Pajak atau yang dikenal juga sebagai Taxpayers’ Charter, berisikan hak dan kewajiban WP.