Berita.

Setelah 10 hari berlakunya Coretax sebagai sistem administrasi pajak yang baru, banyak masalah yang ditemui oleh Wajib Pajak (WP) ketika mengakses laman Coretax.

Digitalisasi sistem perpajakan ini dipercaya dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Sebagai bentuk untuk meringankan beban pajak masyarakat, pemerintah beberapa daerah memberlakukan program diskon PKB yang berlaku mulai Januari 2025.

Malaysia dan Singapura bekerja sama untuk mengimplementasikan zona ekonomi khusus yang menawarkan sejumlah insentif pajak dalam rangka menarik minat investor.

Pihak DJP memastikan bahwa WP tidak akan dikenakan denda jika terlambat menerbitkan faktur pajak dikarenakan sistem Coretax yang bermasalah.

Komite Transformasi Digital direncanakan untuk dibuat dalam rangka mendorong kepatuhan pajak Indonesia.

Realisasi pajak daerah Jakarta yang terkumpul selama tahun 2024 mencapai angka Rp44,46 triliun

Indodax melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang berlaku atas transaksi aset kripto.

Jumlah penerimaan pajak yang terkumpul selama tahun 2024 tidak berhasil mencapai target

MK memutuskan untuk menetapkan spa atau mandi uap menjadi layanan kesehatan tradisional.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis petunjuk teknis terbaru bagi para pelaku usaha seputar penerbitan faktur pajak setelah berlakunya PMK 131/2024.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan sejumlah hal mengenai pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai tahun 2025.

WP kini sudah dapat mengakses sistem administrasi perpajakan baru, yakni Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax.

Pemerintah merilis KMK Nomor 19/KM.10/2024 yang mengatur besaran tarif sanksi administratif bulan Januari 2025.

Bapenda Provinsi Banten mengumumkan bahwa pada tahun 2025, tidak dilakukan kenaikan tarif pajak untuk jenis PKB dan BBNKB.

Melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024, pemerintah memutuskan ketentuan pengenaan PPN 12% per 1 Januari 2025.

Berdasarkan keterangan dan Menteri Keuangan Thailand, pengenaan Pajak Minimum Global akan berlaku di Thailand mulai tanggal 1 Januari 2025.

Tarif PPN 12% hanya akan dikenakan atas beras premium yang diimpor, bukan atas beras medium dan premium dalam negeri.

Tiket kereta api dipastikan tidak akan terpengaruh dengan kenaikan tarif PPN yang akan berlaku mulai tahun 2025.

Pemerintah India memiliki rencana untuk memotong Pajak Penghasilan atau PPh yang dikenakan kepada individu dalam rangka meningkatkan laju konsumsi di negara tersebut.