Berita.

Pada awal tahun 2024 ini, sebanyak lebih dari 200 ribu WP telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka.

Pemerintah telah dengan resmi merilis peraturan yang mengatur tata cara dan ketentuan pemotongan dari PPh Pasal 21 melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Pengenaan pajak kripto dinilai oleh para pelaku industri akan berdampak menekan kinerja dari industri kripto secara nasional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setuju untuk membuat sistem canggih yang berhubungan dengan pembayaran pajak.

Negara-negara yang tergabung dalam organisasi Uni Eropa akan mulai memberlakukan tarif pajak minimum efektif untuk perusahaan multinasional di daerah Uni Eropa.

Pendapatan negara tahun 2023 yang telah dikumpulkan berjumlah Rp2.774,3 triliun.

Rencana pengenaan pajak atas perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia diundur seiring dengan pengunduran pembahasannya oleh OECD.

Jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan untuk tahun 2023 berhasil terkumpul Rp1.869,23 triliun.

DJP menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2023, masih ada sekitar 12 juta orang yang belum memadankan NIK dengan NPWP mereka.

Realisasi pendapatan negara melebihi target yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023, dengan jumlah sebesar Rp2.725,4 triliun.

Pemerintah dengan resmi memberlakukan pengenaan pajak rokok elektrik sesuai dengan perilisan PMK Nomor 143 Tahun 2023.

Pemerintah akan memberlakukan ketentuan baru mengenai pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024 yang diatur dalam PP 58/2023.

MTI menganjurkan bagi pemerintah daerah agar mengalokasikan dana hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan transportasi umum.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menawarkan insentif perpajakan bagi para perusahaan dalam bentuk pengurangan pajak.

Pelaku usaha rokok elektrik yang tergabung dalam Pavenas menyampaikan penolakan atas berlakunya pajak rokok elektrik.

Berdasarkan berlakunya UU HKPD, rumah untuk kos-kosan tidak lagi menjadi objek pajak daerah di tahun 2024.

Pemerintah telah menetapkan hari-hari pada tahun 2024 yang dihitung sebagai hari libur nasional dan hari cuti bersama. Simak tanggal-tanggal lengkapnya dalam artikel ini!

Penerimaan pajak yang hingga kini berhasil dikumpulkan oleh Indonesia sejalan dengan pergerakan ekonomi yang tengah dilalui oleh negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggunakan NIK sebagai NPWP hingga tanggal 30 Juni 2024 secara internal.

Ada konsekuensi perpajakan yang dapat dihadapi WP jika tidak segera melakukan pemadanan NIK-NPWP.