Berita.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan bahwa hasil dari perpajakan sendiri digunakan untuk masyarakat tidak mampu.

Pengenaan pajak ekspor untuk jenis beras pratanak dari India dikatakan tidak akan mempengaruhi Indonesia.

Implementasi dari CTAS sendiri diprediksi dapat memperbaiki rasio pajak Indonesia.

Bicara tentang penerimaan pajak pada tahun 2024, terdapat sejumlah risiko yang dapat mempengaruhinya.

Normalisasi dari harga komoditas nantinya akan mempengaruhi penerimaan dan juga kinerja perpajakan, salah satunya adalah kinerja dari pajak korporasi.

Formulasi perhitungan terkait pajak pencemaran lingkungan kini tengah dalam proses diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Bali akan mulai mengenakan pajak kepada turis asing mulai bulan Februari 2024.

Pemerintah India memperketat kegiatan ekspor beras dengan memberlakukan pajak ekspor untuk jenis beras pratanak atau parboiling rice untuk menjaga ketersediaan biji-bijian.

Pemerintah menetapkan bahwa rencana pemberlakuan pajak karbon akan berjalan di tahun 2025. Tingginya level polusi saat ini dikatakan berasal dari penggunaan pembangkit batu bara.

Berdasarkan survei Jakpat, WP Indonesia lebih memilih untuk melakukan pembayaran pajak melalui medium e-commerce.

Insentif fiskal terkait pembangunan ekonomi hijau di Indonesia telah berhasil menarik perhatian para investor untuk berkontribusi dalam sektor industri hijau.

Pihak DJP dan DJPK tengah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara.

Pemerintah negara India memberlakukan kebijakan pajak terkait pajak ekspor bawang merah yang kini dikenakan tarif sebesar 40%, dan akan berlaku hingga 31 Desember 2023.

Pemprov Banten menetapkan kebijakan baru terkait BBNKB dan juga PKB hingga bulan Oktober 2023.

Kemenkeu telah mempersiapkan dana sebesar Rp374,5 triliun yang nantinya akan digunakan untuk pemberian insentif berbagai industri di tahun 2024.

Melalui forum AFMGM II, beberapa isu penting dari perpajakan internasional akan dibahas. Salah satunya mengenai penerapan pajak minimum global.

Berkat adanya program integrasi antara NIK dan NPWP, pemerintah mencatat adanya peningkatan jumlah WP di tahun 2023.

Penerimaan perpajakan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai angka Rp2.307,9 triliun, berdasarkan ketentuan dari RAPBN 2023.

Jumlah penerimaan pajak provinsi Jawa Barat kini telah mencapai Rp10,5 triliun untuk periode semester-I tahun 2023.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan adanya pengenaan pajak pencemaran lingkungan. Pembuatan kebijakan ini sendiri didasari oleh tingginya tingkat polusi di wilayah DKI Jakarta akhir-akhir ini.