Berita.

World Bank memberikan komentar terhadap Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 yang telah dirilis.

Pemprov Kalimantan Barat dengan resmi menggelar program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan berlangsung hingga akhir tahun.

Jumlah penerimaan pajak dari sektor digital telah mencapai Rp24,99 triliun hingga akhir Mei 2024, yang merupakan jumlahakumulasi sejak diberlakukannya pajak digital.

Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat telah menyetujui keputusan untuk mengenakan pajak atas pendapatan asing.

Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan ini merupakan penyumbang terbesar terhadap penerimaan PNBP.

Pemerintah negara Kenya membatalkan adanya rencana kenaikan tarif pajak saat pengunjuk rasa tengah beraksi menolak peraturan tersebut.

Proyek sistem administrasi perpajakan baru yang dikenal luas sebagai Core Tax Administration System (CTAS) akan diundur implementasinya.

Laporan baru telah diterbitkan oleh OECD mengenai ketentuan transfer pricing sehubungan dengan pelaksanaan Pilar 1 perpajakan global.

Melalui perilisan Pergub DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2024, inilah ketentuan terbaru mengenai pembebasan PBB-P2 atas rumah hunian milik warga Jakarta.

WP yang salah memasukkan data NIK dapat memperbaikinya hanya secara luring melalui KPP terdaftar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan agar para pemda untuk mengkaji besar pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat daerah.

Insentif perpajakan yang ditawarkan dalam rangka menarik investor ke Indonesia telah berhasil mempengaruhi angka investasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan keberatan dalam menentukan peta jalan atau roadmap dalam mencapai target rasio pajak sebesar 23%.

Pemerintah negara Turki setuju untuk mengenakan tarif pajak impor tambahan atas kendaraan yang diimpor dari negara Tiongkok.

Pemprov DKI Jakarta menggelar program pemutihan yang berhubungan dengan pajak kendaraan dalam rangka merayakan HUT DKI Jakarta dan hari Kemerdekaan Indonesia.

Pemkab Bandung Barat menetapkan tarif pajak daerah melalui Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024.

DJP memiliki target untuk mengumpulkan tunggakan pajak dari sejumlah Wajib Pajak (WP) yang belum menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Pemprov DKI Jakarta memberikan sejumlah fasilitas pajak yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak (WP) DKI Jakarta sehubungan dengan PBB-P2.

Wajib Pajak (WP) yang memiliki tanah atau bangunan di DKI Jakarta dapat membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mereka secara angsuran atau dicicil.

Dampak dari berlakunya pajak karbon pada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan prediksi.