Berita.

Pemerintah giat memberikan insentif seputar pajak karena dianggap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak terkecuali di tahun 2024, pemerintah berencana untuk memberlakukan sejumlah insentif pajak.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.

Pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan transaksi jual beli kendaraan listrik.

Salah satu industri yang merupakan penopang terbesar dari penerimaan pajak di bulan April 2023 merupakan industri pengolahan dengan besar kontribusi sebesar 27,4%.

Pemerintah tengah melakukan perombakan atas ketentuan pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sejak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditingkatkan, penerimaan pajak negara telah mendapatkan ‘tambahan’ yang cukup signifikan.

Berdasarkan putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), kewenangan atas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Pengadilan Pajak, kini digeser dan dipegang oleh Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah Indonesia dengan semangat menyiapkan berbagai jenis insentif yang dapat dinikmati oleh investor pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penerimaan pajak tercatat hingga bulan April 2023 kini mencapai jumlah Rp688,15 triliun.

WP yang telah mengajukan permohonan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan dihimbau agar segera melakukan pelaporan SPT.

Harga komoditas pada tahun 2023 ini diprediksikan akan mengalami normalisasi setelah tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Menurut data yang dicatat oleh DJP, hingga 14 Mei 2023, sebanyak 57,17 juta NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

Besar tarif sanksi administrasi dalam bentuk bunga untuk pajak daerah akan diberikan dalam kisaran 0,6% hingga 2,2%.

Menurut paparan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB cenderung menurun, terutama dari segi rasio perpajakan.

Pihak DJP telah mengumumkan bahwa kini periode yang diberikan untuk proses restitusi pajak dapat dipercepat hingga maksimal hanya memakan waktu 15 hari. Mengapa?

Hingga tanggal 11 Mei 2023, secara keseluruhan terdapat sebanyak 172 WP yang telah melakukan pelaporan realisasi repatriasi harta mereka.

Saat ini, DJP tengah mempersiapkan peraturan yang akan mengatur pengenaan pajak natura yang direncanakan akan terbit pada bulan Juni 2023.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang telah berakhir berarti waktunya bagi DJP yang akan segera melakukan penelitian terhadap pelaporannya.

Periode yang diberikan untuk melakukan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dipercepat dari periode yang sebelumnya telah ditentukan.

Pelaporan atas realisasi repatriasi atau investasi ini hanya diwajibkan bagi para WP yang telah berkomitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi harta bersih mereka dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.