Berita.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian membuka suara terkait cara kerja pembayaran pajak, lantaran masyarakat yang kecewa terhadap kinerja dan kegunaan dari pajak yang selama ini dibayarkan.

Kemenkeu direncanakan akan melakukan reformasi besar-besaran atau disebut sebagai reformasi Jilid 2 (dua) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rencana insentif yang diberikan terhitung sebagai fasilitas fiskal sudah banyak yang disediakan pemerintah, dan diharapkan akan mempercepat transformasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya agar bisa menurunkan emisi karbon.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, maka pejabat-pejabat pemerintah diharuskan untuk melaporkan sebuah dokumen yang bernama LHKPN.

Pengadilan Pajak akan mulai mengimplementasikan sebuah aplikasi bernama e-Tax Court. Rencananya, aplikasi ini akan mulai digunakan pada bulan Mei 2023.

WP mulai menyuarakan minimnya keinginan untuk melakukan pembayaran pajak. Kira-kira apa yang akan terjadi jika WP ‘mogok’ bayar pajak?

Pemerintah juga turut mengingatkan para WP agar melaporkan dan membayarkan PKB mereka.

Beberapa pembaruan telah dilakukan dalam aplikasi e-Form Online milik DJ terkait dengan formulir 1770 dan 1770S.

Jumlah pajak yang dikumpulkan atas pengenaan pajak atas perdagangan aset kripto telah membuahkan hasil sebanyak Rp246,45 miliar.

Melalui RAPBN 2024 besok, pemerintah akan memfokuskan pembuatan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Penerimaan pajak nasional hingga bulan Januari 2023 telah mencapai angka Rp162,23 triliun. Angka ini tentunya dibantu oleh berbagai jenis pajak seperti PPN dan PPnBM.

DJP kembali meminta para WP agar segera melaporan SPT Tahunan masing-masing, tidak terkecuali para WP yang memiliki penghasilan di bawah batas PTKP.

Seorang WP dengan status aktif akan diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak mereka. Namun, muncul pertanyaan mengapa pelaporan pajak seorang WP dilakukan melalui sistem self-assessment.

Fasilitas pajak dalam bentuk insentif pajak akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka mendorong hilirisasi industri.

Beberapa sektor ini dikatakan sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar untuk periode hingga bulan Januari 2023.

Pada Konferensi Pers APBN Kita yang diadakan pada 22 Februari 2023, jumlah realisasi pajak yang telah terkumpul mencapai Rp162,23 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 48,6%.

Menurut pendapat dari Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pajak karbon yang disiapkan dalam rangka memerangi perubahan iklim dunia juga dapat berpengaruh terhadap ‘iklim’ perekonomian Indonesia.

Insentif pajak bagi kendaraan dengan basis energi listrik akan mulai berjalan di bulan Maret 2023.

Marketplace lokal, atau lokapasar lokal kini memiliki ‘kesempatan’ untuk ditunjuk oleh pihak DJP sebagai pemungut pajak.

Pelaksanaan dari dua pilar pajak internasional yang dibuat oleh OECD akan segera dilakukan.