Berita.

Daerah Jawa Timur kini tengah melakukan pembebasan PKB untuk kendaraan umum dan juga ojek online setelah melihat kenaikan dari harga BBM.

Sanksi administrasi untuk wilayah DKI Jakarta akan dihapuskan dalam jangka waktu mulai 15 September 2022 hingga 15 Desember 2022 sebagai salah satu upaya dari pemulihan ekonomi setelah melewati masa COVID-19 dan mengakselerasi penerimaan pajak dari DKI Jakarta.

Indonesia dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim. Menurut tuturan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, besar dari kerugian ini akan mencapai sebesar 0,5% dari PDB atau sebesar Rp112,2 triliun di tahun 2023.

DJP dan Kementerian Keuangan telah melakukan perjanjian dengan 254 pemda terkait dengan optimalisasi pemungutan pajak pada daerah pusat dan daerah.

Perencanaan terkait dengan target penerimaan pajak pada 2023 akan dilakukan dengan cermat dan waspada dikarenakan angka ini akan berpengaruh besar pada pelaksanaan konsolidasi fiskal di tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan turut memberlakukan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong tercapainya Net Zero Emission.

Ada 9 CRM yang mendukung kegiatan profiling yang berasal dari WP. Melalui 4 pilar kepatuhan umum, hasil profil yang digambarkan akan menjadi lebih komprehensif.

DJP mengembangkan sistem yang membantu untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan juga mengelola risiko kepatuhan WP. Sistem ini disebut sebagai Compliance Risk Management, atau bisa disingkat menjadi CRM.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif untuk Bahan Bakar Minyak (“BBM”) subsidi pada tanggal 3 September 2022 lalu. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan BBM, yang dapat dibagi menjadi 3 jenis.

Keinginan Indonesia untuk pemberlakuan pajak ekspor nikel dapat tertunda karena adanya gugatan dari Uni Eropa pada WTO yang tengah membahas kebijakan atas pelarangan kegiatan ekspor bijih nikel.

Ketentuan terbaru dari faktur pajak perlu diperhatikan oleh WP yang bertanggungjawab dalam pembuatan faktur karena adanya denda yang dikenakan kepada pembeli atau penjual yang membuat faktur pajak sebesar 1%.

Jumlah penerimaan dari PPN atas PMSE ini mencapai Rp8,2 triliun sejak berlaku di bulan Juli 2022.

Beberapa dari urusan administrasi perpajakan akan mengalami pembaruan berupa sistem automasi dalam coretax system yang nantinya akan membantu WP terutama dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.

Integrasi antara NIK dan NPWP sudah mulai dijalankan. Oleh karena itu, pihak ketiga penyelenggara administrasi diwajibkan menggunakan integrasi NIK dan NPWP mulai tanggal 1 Januari 2024.

DJP mengingatkan WP bahwa tidak semua jenis WP bisa menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Peraturan mengenai besar tarif ini dapat ditemukan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

WP yang merupakan peserta dari PPS yang berakhir pada bulan Juni 2022 lalu diberikan tenggat waktu hingga 30 September untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri.

Ditjen Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa untuk insentif PPnBM dan PPN sejauh ini direncanakan untuk tetap berakhir pada bulan September 2022 ini

Pemerintah akan menyalurkan bensin tipe Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina. Penggunaan aplikasi ini dianggap perlu terutama untuk menyalurkan Pertalite dan Solar agar sesuai dengan target sebagai Bahan Bakar Minyak (“BBM”) subsidi.

Kini melakukan pengecekan PKB bisa dilakukan dengan mudah oleh WPmelalui ponsel mereka.

DJP kembali menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ/2022 yang mengatur tentang kode nota penghitungan dan ketetapan pajak baru.