Berita.

Pajak atas Natura kini semakin mendekati titik terang untuk mendapatkan aturan turunan.

Pemerintah berencana untuk melakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) pada tahun 2023. Rencana ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”).

Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan yang dapat mempengaruhi perdagangan global: larangan sementara ekspor minyak kelapa sawit (“CPO”) dan turunannya. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 28 April 2022 dan berakhir di tanggal 23 Mei 2022.

Dilansir dari konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 20 April 2022, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan mulai menunjukan adanya pemulihan ekonomi. Salah satu faktor yang mendukung pemulihan ini adalah kenaikan penerimaan pajak yang menyentuh angka Rp322,46 trilliun.

Dilansir dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan berbasis financial technology (fintech)

Pajak kripto akan mulai berjalan mulai tanggal 1 Mei 2022. Pengenaan pajak kripto ini akan dikenakan terhadap cryptocurrency, yang dihitung sebagai aset kripto dalam hal pajak.

Kegiatan Pembangunan Sendiri ini merupakan salah satu objek dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagaimana perlakuan yang sudah diatur dalam Peraturan Perpajakan mengenai Kegiatan Membangun Sendiri atau biasa disebut “KMS” ini sendiri?

Perusahaan berbasis digital yakni Udemy, Twitch, Vonage, dan Blizzard ditunjuk oleh DJP untuk melakukan pemungutan PPN PMSE sejak 1 Februari 2022.

Indonesia menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan dua pilar perpajakan internasional di tahun 2023 nanti.

Pemerintah menawarkan Surat Utang Negara (SUN) untuk peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai tanggal 25 Februari 2022.

Direktorat Jenderal Pajak akan menonaktifkan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-SPT (dalam bentuk .csv) secara bertahap mulai Februari 2022.

Insentif PPN atas Penjualan Rumah dan Rumah Susun kembali Ditanggung Pemerintah sampai September 2022.

Pemerintah kembali memberikan Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) berupa kendaraan bermotor hingga bulan September 2022.

Dalam Pers KSSK Rabu, 2 Februari 2022 kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana pemberian insentif PPh Final untuk UMKM DTP diganti dengan pengaturan kebijakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 yang menegaskan perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Per 30 Januari 2022, data partisipan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) telah menyentuh angka 9.272 peserta berdasarkan website DJP.

Pada tanggal 13 Desember 2021, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan peraturan nomor PER-22/PJ/2021 yang mengubah peraturan nomor PER-09/PJ/2020 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Surat Setoran Pajak.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas mobil akan dilanjutkan di tahun 2022.

Kebijakan insentif pajak UMKM yang ditanggung oleh pemerintah diputuskan untuk dilanjutkan di tahun 2022.

Sesuai dengan pengesahan UU HPP (Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) pada Oktober 2021 lalu, tarif PPN akan naik menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.