Berita.

Fasilitas baru yang tengah dikembangkan oleh DJP dalam mendukung CTAS adalah adanya prepopulated tax return atau Surat Pemberitahuan (SPT).

Sebanyak 15.149 Wajib Pajak WP OP tercatat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan status lebih bayar.

Jumlah penerimaan pajak hingga bulan Juni 2023 atau semester pertama 2023 mencapai angka Rp970,2 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) terus berupaya untuk mempercepat proses integrasi antara NIK dan NPWP.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa penerimaan pajak Indonesia di tahun 2023 dapat mengalami pertumbuhan dan melebihi target yang sebelumnya telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) Provinsi Riau, penerimaan pajak yang terkumpul untuk periode bulan Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp10,30 triliun.

Pajak minimum global yang merupakan ketentuan dari pilar kedua direncanakan akan diimplementasikan mulai tahun 2024.

Kanada berencana untuk mengimplementasikan pajak digital yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan multinasional yang berlokasi di Kanada mulai tahun depan.

India akan menyarankan para anggota negara G20 untuk mendukung usulan adanya kenaikan tarif pajak untuk perusahaan multinasional.

Pengenaan PPN pada perusahaan yang melakukan PMSE menghasilkan penerimaan pajak yang hingga bulan Juni 2023 telah menembus Rp13 triliun.

Pajak turis akan dikenakan pada daerah Santiago de Compostela yang merupakan sebuah kota tua pada tahun 2025 nanti.

MK telah menggelar sidang yang menguji UU HPP yang lebih lanjut menguji permohonan terkait pengenaan pajak untuk fasilitas kesehatan.

Kementerian Keuangan percaya bahwa target penerimaan pajak tahun 2023 yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan tercapai dan melebihi target.

Daerah-daerah ini melaksanakan pemutihan dalam rangka mendorong kepatuhan WP untuk membayarkan PKB mereka, dan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

DJP sendiri optimis bahwa target penerimaan pajak dapat direalisasikan secara penuh pada tahun 2023 mengingat adanya implementasi sistem baru DJP yang disebut sebagai CTAS.

Selain dinilai tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara secara langsung, adanya pajak progresif juga dapat menyulitkan identifikasi kepemilikan kendaraan.

Penerimaan pajak tahun 2023 diperkirakan akan melebihi target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Penggunaan CTAS yang akan diluncurkan pada tahun 2024 diharapkan dapat membantu layanan dan kinerja DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) menyebutkan bahwa akan ada pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang akan menyasar semua WP, tidak hanya High-Wealth Individuals (HWI) secara spesifik.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023, beberapa fasilitas akan dibebaskan dari pengenaan pajak.