Berita.

Hingga tanggal 23 Maret 2023, jumlah WP yang sudah melakukan pelaporan SPT Tahunan 2022 berjumlah sebanyak 8,9 juta.

Sebanyak 10 daerah telah melakukan penghapusan pajak progresif, sedangkan sebanyak 23 daerah telah menghapuskan pemberlakuan BBNKB II.

Fitur baru M-Pajak merupakan layanan lupa EFIN yang dapat diakses oleh WP pada aplikasi M-Pajak buatan DJP.

Hingga bulan Februari 2023, penerimaan cukai minuman beralkohol tercatat berjumlah Rp1,03 triliun.

Penerimaan pajak Indonesia hingga Februari 2023 ditopang oleh berbagai jenis pajak, seperti PPh dan PPN.

Integrasi sistem pajak yang disebut core tax dikatakan akan menggabungkan sebanyak 21 proses bisnis yang akan membuat pelayanan pajak terjadi secara otomatis.

BBNKB dan pajak progresif direncanakan akan dihapus dalam rangka mempermudah masyarakat dalam melakukan pemenuhan kewajiban PKB.

Penerimaan pajak di bulan Februari 2023 tidak hanya mengalami pertumbuhan positif secara keseluruhan, tetapi juga secara daerah atau regional.

Pemerintah memiliki rencana untuk mulai menunjuk e-commerce lokal pada tahun 2023 ini sebagai pemungut pajak berdasarkan UU HPP.

Tercatat hingga bulan Februari 2023, jumlah penerimaan pajak kini mencapai angka Rp279,98 triliun.

WP dapat melakukan perpanjangan atas jangka waktu pelaporan SPT Tahunan yang harusnya jatuh tempo 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak sebelumnya berakhir.

Insentif akan diberikan kepada perusahaan asing yang akan bertempat di wilayah IKN sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2023.

Insentif pajak akan diberikan bagi para pekerja yang nantinya akan melakukan kegiatan di wilayah IKN.

Batas waktu yang jatuh pada akhir Maret 2023 membuat WP harus segera melaporkan SPT mereka. Apakah ada cara bagi WP untuk melakukannya secara online?

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian membuka suara terkait cara kerja pembayaran pajak, lantaran masyarakat yang kecewa terhadap kinerja dan kegunaan dari pajak yang selama ini dibayarkan.

Kemenkeu direncanakan akan melakukan reformasi besar-besaran atau disebut sebagai reformasi Jilid 2 (dua) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rencana insentif yang diberikan terhitung sebagai fasilitas fiskal sudah banyak yang disediakan pemerintah, dan diharapkan akan mempercepat transformasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya agar bisa menurunkan emisi karbon.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, maka pejabat-pejabat pemerintah diharuskan untuk melaporkan sebuah dokumen yang bernama LHKPN.

Pengadilan Pajak akan mulai mengimplementasikan sebuah aplikasi bernama e-Tax Court. Rencananya, aplikasi ini akan mulai digunakan pada bulan Mei 2023.

WP mulai menyuarakan minimnya keinginan untuk melakukan pembayaran pajak. Kira-kira apa yang akan terjadi jika WP ‘mogok’ bayar pajak?