Photo of a wooden factory. Photo by Traimak Ivan on Getty Images
Keadaan sektor manufaktur yang tengah berada dalam fase ekspansif. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya angka 50 menurut Purchasing Manager’s Index (“PMI”). Meninjau hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan insentif Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 22 Impor untuk para pelaku manufaktur.
Menurut Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (“DJP”), sektor manufaktur sendiri diprediksi akan membaik meski tengah dalam ancaman global. Selain itu, sektor manufaktur juga memberikan kontribusi sebesar 30% dari total penerimaan pajak saat ini.
Sebagai referensi, pemberian insentif atas PPh Pasal 22 Impor diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 114/PMK.03/2022, dimana terdapat 72 KLU yang dapat menyampaikan permohonan mulai dari Juni dan Desember 2022.
Lihat berita lainnya
DJP Gunakan dan Kembangkan 2 Model AI untuk Tindak Pidana Pajak
Pemerintah Arahkan DJP Beri Percepatan Restitusi Pajak Bagi WP Padat Karya dan UMKM
Pemerintah Targetkan 13 Juta Pekerja Nikmati PPh Pasal 21 DTP Pada 2027
