
Photo of a person calculating their income in cash. Photo by Igal Ness on Unsplash.
Berdasarkan paparan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah akan menyiapkan insentif pajak yang bisa dinikmati oleh pekerja dari seluruh sektor. Insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Insentif PPh Pasal 21 DTP ini nantinya diestimasi bisa dinikmati oleh 13 juta pekerja yang tersebar di seluruh sektor usaha, selama pekerja tersebut memiliki penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp10 juta per bulannya. Insentif ini sebelumnya telah diberikan pada tahun 2026, namun hanya terfokus pada sektor tertentu, seperti sektor pariwisata dan sektor padat karya.
Untuk tahun 2027, pemerintah berencana memperluas pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP sehingga bisa dinikmati oleh lebih banyak sektor usaha, yang merupakan pekerja pada sektor formal. Pada tahun 2026 sendiri, sebanyak 2,2 juta pekerja menjadi target pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025.
Sama seperti ketentuan yang akan diberlakukan, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP selama tahun 2026 diberikan untuk pekerja yang mendapatkan upah rata-rata maksimal Rp500.000 per hari atau maksimal sebesar Rp10 juta per bulan. Tidak hanya itu, pekerja yang akan menerima insentif tersebut juga harus telah mengintegrasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka.




