Photo of a person putting a pin on a map. Photo by GeoJango Maps on Unsplash.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan strategi pengawasan yang diharapkan dapat meningkatkan angka penerimaan. Pengawasan ini dilakukan kepada sekitar 6 (enam) juta Wajib Pajak (WP) dengan status Non-Efektif, namun terdeteksi masih memiliki aktivitas ekonomi.
DJP mempertegas komitmen untuk melakukan pengawasan, terutama terhadap WP dengan status non-efektif. Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto, DJP melakukan pengawasan pajak terhadap WP yang tidak melaporkan aktivitas ekonomi, meskipun DJP menemukan data bukti potong (bupot) dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh WP Non-Efektif.
DJP sendiri telah melakukan integrasi data eksternal yang sudah terverifikasi aktivitas ekonominya. Integrasi eksternal inilah yang menjadi sumber data bupot pajak dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh WP. Integrasi ini juga membantu DJP untuk melakukan verifikasi lebih detail atas aktivitas ekonomi WP Non-Efektif karena basis data yang lebih luas.
DJP akan melakukan penyisiran dan pengawasan lebih ketat terhadap WP dengan status Non-Efektif mengingat perluasan aktivitas ekonomi, seperti pada sektor ekonomi digital, terutama bagi pelaku perdagangan digital atau online dengan data transaksi yang bisa dilihat melalui bupot Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Meskipun begitu, Dirjen Pajak Bimo menjelaskan bahwa status WP sebagai WP Non-Efektif bukan berarti WP melakukan penghindaran pajak, melainkan ada beberapa alasan lain seperti faktor administrasi dalam sistem, atau WP yang melupakan bahwa pekerjaan sampingan yang dimiliki juga akan memiliki bupot dan terdeteksi oleh DJP.
