Photo of a company building. Photo by Max Bender on Unsplash.
Sehubungan dengan implementasi Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT), pemerintah berencana untuk terus memberikan insentif pajak ini, namun akan ada perubahan landasan hukum jika terus diberikan.
Insentif pajak yang dimaksud adalah insentif tax holiday yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan paparan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, fasilitas perpajakan tersebut akan terus diberikan sebagai salah satu upaya untuk menarik masuk investasi asing ke Indonesia.
Namun, implementasi kebijakan tersebut harus disesuaikan lagi dengan pemberlakuan GMT agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pasalnya, saat ini insentif tax holiday hanya dapat diberikan jika usulan pemberian fasilitas telah disampaikan paling lambat 31 Desember 2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Pemerintah juga akan memonitor kebijakan insentif pajak milik negara lain yang juga mengimplementasikan GMT, terutama sehubungan dengan perjanjian perdagangan internasional.
Lihat berita lainnya
Pemerintah akan Ubah PMK 69 Tahun 2024 untuk Lanjutkan Pemberian Tax Holiday
Menko Ekonomi Sebut Perubahan PTKP Tidak Berlaku Pada Januari 2027
DJP Pertimbangkan Opsi Insentif Pajak Pasca Berlakunya Pajak Minimum Global
