Photo of a city traffic situation. Photo by Derek Lee on Unsplash.
Pemerintah provinsi Banten kembali menegaskan bahwa pemblokiran kendaraan atau penghapusan nomor kendaraan akan dilakukan. Sebanyak 1,2 juta kendaraan terancam diblokir karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (“PKB”).
Sesuai dengan Pasal 74 dalam Undang-Undang (“UU”) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemblokiran kendaraan akan dilakukan jika Wajib Pajak (“WP”) telah menunggak PKB selama 2 (dua) tahun. Sebanyak 1,2 juta kendaraan yang terancam mengalami pemblokiran ini dibagi atas sekitar 400 ribu kendaraan roda empat, dengan sisanya yakni kendaraan roda dua, menurut tuturan dari Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengendalian Sistem Informasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Banten Ahmad Budiman.
Pemblokiran ini sendiri tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, dan pemblokiran kemudian akan dilakukan secara bertahap dengan melihat lama tunggakan PKB. Pemblokiran ini juga dilakukan agar WP semakin taat melakukan pembayaran PKB, guna mencegah kendaraan mereka menjadi kendaraan bodong.
Lihat berita lainnya
DJP Gunakan dan Kembangkan 2 Model AI untuk Tindak Pidana Pajak
Pemerintah Arahkan DJP Beri Percepatan Restitusi Pajak Bagi WP Padat Karya dan UMKM
Pemerintah Targetkan 13 Juta Pekerja Nikmati PPh Pasal 21 DTP Pada 2027
