Menko Ekonomi Sebut Perubahan PTKP Tidak Berlaku Pada Januari 2027

Berdasarkan paparan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah dikabarkan akan mengubah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perubahan ini akan diimplementasikan mulai tahun 2027, di mana perubahan ini akan mengubah ketentuan pengenaan pajak atas penghasilan.

PTKP sendiri diberlakukan sebagai pengurang penghasilan neto atas penghasilan yang diterima oleh masyarakat. Nantinya, jumlah ini akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat atas penghasilan yang diterima.

Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang menerima penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selama memenuhi ketentuan ambang batas PTKP. Jika PTKP berubah, WP Orang Pribadi yang penghasilannya tidak memenuhi ambang batas PTKP maka dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 21. Namun, belum ada rincian lebih lanjut mengenai angka atau besaran perubahan karena rencana ini masih dalam tahap pembahasan.

Berdasarkan usulan dari pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, ambang batas PTKP diusulkan untuk naik menjadi Rp7,5 juta per bulan dan disesuaikan dengan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku dan terus meningkat untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah merencanakan perubahan ambang batas PTKP yang baru bisa diberlakukan setelah bulan Januari 2027, dan tidak mungkin diimplementasikan pada awal tahun 2027.