top of page

1 September 2023

Pengenaan Pajak Pinjol Diminta Dikaji Ulang

Reporter:

Shaheila Roeswan

Person typing into a laptop. Photo by Bench Accounting on Unsplash.

Pemerintah diminta untuk melakukan kajian ulang atas peraturan pajak yang dikenakan atas pinjaman online atau sering disebut sebagai pinjol. Pasalnya, penerapan pajak pinjol dianggap tidak sejalan dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) yang menyebutkan bahwa jasa keuangan dibebaskan dari pengenaan pajak.


Berdasarkan paparan dari Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (“IEF”) Research Institute, Ariawan Rahmat, pengenaan pajak pinjol sebesar 11% yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 69 Tahun 2022 tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP. Adapun Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dalam peraturan tersebut mengacu kepada penjelasan dari Undang-undang (“UU”) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan.


Berdasarkan UU tersebut, pinjaman online dikategorikan sebagai P2P lending, dimana jenis ini dikategorikan sebagai Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 77/POJK.01/2016. Karena inkonsistensi inilah pemerintah diminta untuk melihat dan meninjau kembali pengenaan peraturan tersebut.

Lihat berita lainnya

Pemerintah akan Ubah PMK 69 Tahun 2024 untuk Lanjutkan Pemberian Tax Holiday
Menko Ekonomi Sebut Perubahan PTKP Tidak Berlaku Pada Januari 2027
DJP Pertimbangkan Opsi Insentif Pajak Pasca Berlakunya Pajak Minimum Global

Langganan newsletter kami sekarang

Terima kasih telah berlangganan!

2026 - ITR World Tax Rankings.png

© 2025 MIB 

MIB adalah grup profesional bersertifikat dan terdaftar di Indonesia, di mana setiap anggota memiliki keahlian yang unik. Setiap anggota bersifat independen, mematuhi standar kami, dan bertanggung jawab atas pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada klien.

bottom of page