Berita.

Pemerintah mengatur pemberian insentif pajak untuk para pelaku ekonomi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang akan berlaku mulai 1 tahun sejak diundangkan, dimana peraturan ini diundangkan pada tanggal 12 Juli 2022.

Automatic Exchange of Information ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan usaha penghindaran pajak para WP yang berada di luar negeri.

Melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa tarif pajak ekspor untuk minyak kelapa sawit mentah atau CPO, beserta turunannya akan dihapuskan hingga tanggal 31 Agustus 2022.

Pada tanggal 14 Juli 2022 dalam pelaksanaan rangkaian acara Presidensi G20 di Bali, 11 yurisdiksi menandatangani Asia Initiative yang akan mendukung pergerakan transparansi pajak di negara-negara Asia.

DJP menawarkan dua kemudahan WP dalam rangka perayaan Hari Pajak Nasional. Dua bentuk kemudahan ini adalah kemudahan untuk melakukan validasi SSP PPh atas Tanah dan/atau Bangunan, serta kemudahan penggunaan NIK sebagai NPWP yang kini telah diresmikan.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kemarin, akhirnya terungkap alasan atas penundaan implementasi pajak karbon. Sri Mulyani, Menkeu Indonesia, mengungkapkan bahwa penundaan dikarenakan pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk implementasi pajak karbon.

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-20/PJ/2022 oleh DJP menjelaskan bahwa kini sudah ada peraturan mengenai Perseroan Perorangan, yang mencakup penerbitan NPWP dan pengenaan Pajak PPh pada pelaku pendiri.

Jumlah piutang pajak Indonesia yang kadaluwarsa di akhir Desember 2021 mencapai Rp51,32 T, yang berarti jumlah ini mengalami kenaikan sbesar 18,66% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak (“Ditjen Pajak”) menegaskan bahwa jika Wajib Pajak (“WP”) ingin mengubah ‘Nama’ mereka dalam identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), maka WP harus secara langsung mengurusnya ke Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”).

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) kembali mengingatkan masyarakat bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) Kegiatan Membangun Sendiri (“KMS”) untuk Wajib Pajak dengan kegiatan utama sebagai developer perumahan, tidak berlaku.

Pemutihan Pajak Kendaraan adalah sebuah program yang dibuat pemerintah dalam rangka membantu Wajib Pajak membayar denda bagi mereka yang tidak atau telat membayar pajak. Mulai bulan Mei hingga September 2022 ini, sejumlah provinsi di Indonesia akan menggelar program Pemutihan Pajak Kendaraan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) mengumumkan rencana untuk menaikan rasio pajak atau tax ratio tahun 2023 agar mencapai 10% dari Produk Domestik Bruto (“PDB”).

Peraturan pajak karbon yang seharusnya diterbitkan pada tanggal 1 April lalu seharusnya sudah menemukan titik terang. Tetapi, pemerintah lagi-lagi menunga pemberlakuan pajak karbon yang seharusnya berjalan di tanggal 1 Juli 2022.

Insentif pajak impor untuk alat kesehatan (“Alkes”) yang diatur untuk berlaku hingga 30 Juni 2022 ini direncanakan oleh Kementerian Keuangan (“Kemenkeu”) melalui Direktorat Jenderal (“Ditjen”) Bea dan Cukai akan dicabut secara bertahap pada akhir tahun 2022.

Pajak atas Natura kini semakin mendekati titik terang untuk mendapatkan aturan turunan.

Pemerintah berencana untuk melakukan integrasi Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) pada tahun 2023. Rencana ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”).

Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan yang dapat mempengaruhi perdagangan global: larangan sementara ekspor minyak kelapa sawit (“CPO”) dan turunannya. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 28 April 2022 dan berakhir di tanggal 23 Mei 2022.

Dilansir dari konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 20 April 2022, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan mulai menunjukan adanya pemulihan ekonomi. Salah satu faktor yang mendukung pemulihan ini adalah kenaikan penerimaan pajak yang menyentuh angka Rp322,46 trilliun.

Dilansir dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan berbasis financial technology (fintech)

Pajak kripto akan mulai berjalan mulai tanggal 1 Mei 2022. Pengenaan pajak kripto ini akan dikenakan terhadap cryptocurrency, yang dihitung sebagai aset kripto dalam hal pajak.