Berita.

Pemerintah tengah mempersiapkan pemberlakuan tarif PPh final sebesar 0,5% tanpa batasan waktu.

Tito Karnavian meminta bantuan kepada Bank Indonesia atau BI untuk melibatkan diri dalam rangka perubahan seputar perpajakan daerah.

Meta melakukan pembayaran pajak sekali atau one-time tax yang cukup besar sebagai dampak dari berlakunya OBBBA.

Pemerintah Filipina memikirkan langkah untuk pastikan target pendapatan tahun 2025 negara tersebut tercapai.

Gugatan permohonan uji materi terkait pajak pensiunan dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebutkan bahwa pemerintah Jakarta telah menggulirkan sejumlah relaksasi pajak yang diharapkan dapat meringankan beban Wajib Pajak.

Realisasi pajak di Provinsi Sumatera Utara hingga sata ini masih berada di bawah angka 50% dari target tahun 2025.

Pemerintahan Prancis saat ini tengah berada dalam diskusi alot seputar penetapan Anggaran untuk tahun 2026, salah satunya mengenai perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus menunjukkan angka positif, seiring dengan meningkatnya kinerja penerimaan pajak.

Program pemutihan pajak yang berlaku untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB di Banten akan berakhir pada akhir Oktober 2025.

Jerman akan menerapkan kebijakan baru yang memberikan pembebasan pajak bagi WP Orang Pribadi yang tetap aktif bekerja meskipun telah memasuki masa pensiun.

Purbaya Yudhi Sadewa sebutkan kenaikan pajak tidak akan terjadi selama ekonomi belum mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 6%.

Kanwil DJP Provinsi Banten sebutkan bahwa penerimaan pajak daerah tersebit mencapai Rp48,22 triliun per tanggal 30 September 2025.

Pemerintah telah dengan resmi memberlakukan insentif pajak yang berlaku dan dapat digunakan oleh para pekerja di sektor pariwisata.

Kanwil DJP Bali telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp11,64 triliun hingga akhir September 2025.

Pengemplang pajak ini diwajibkan untuk membayarkan denda pajak sehubungan dengan pajak terutang sesuai dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung.

Perilisan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mengandung larangan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBB-P2 dan NJOP.

Pemerintah daerah dapatkan arahan baru mengenai penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendapati sejumlah masalah menjadi beban yang dihadapi selama pembuatan Core Tax Administration System atau Coretax.

Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilakukan melalui Coretax dan secara prepopulated.