Berita.

Pada pertemuan para menteri keuangan G20 di Brazil, dilanjutkan pembahasan mengenai pemberlakuan pajak orang superkaya.

Terdapat sejumlah kemudahan perpajakan daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Jakarta menurut Pergub terbaru ini.

Indonesia direncanakan akan mulai memberlakukan kebijakan perpajakan global mulai tahun 2025.

Kemenkeu tengah melakukan pemetaan ekonomi bawah tangah dan aktivitas ilegal untuk ditentukan langkah sehubungan dengan penerimaan pajak.

Rencana kenaikan tarif Pajak PPN sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan berlaku mulai 2025.

WP yang memiliki lebih dari satu tempat usaha akan melakukan kegiatan administrasi pajak secara terpusat mulai 2025.

Jumlah penerimaan pajak digital yang telah terkumpul hingga akhir Oktober 2024 menyentuh angka Rp29,97 triliun.

Indonesia bersama dengan sejumlah negara ASEAN lainnya telah menyetujui kerja sama dengan Australia dan Selandia Baru.

Negara kepulauan, Guernsey, menyetujui rencana pengenaan Goods and Services Tax atau GST.

Meskipun CTAS akan berlaku mulai Januari 2025, SPT Tahun Pajak tetap mengikuti ketentuan lama.

Penerimaan pajak Oktober 2024 meskipun menunjukan tren positif secara bulanan, membuat pihak DJP melakukan dinamisasi.

MIB menawarkan para profesional untuk mengikuti acara webinar gratis dengan judul “Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak” pada bulan November ini.

Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto merencanakan sejumlah langkah untuk meningkatkan angka pembelian rumah selama masa pemerintahannya.

Pemerintah telah membagikan informasi mengenai angka penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Oktober 2024.

Selama masa pemilihan dan kampanye, ada beberapa kebijakan pajak yang dijanjikan oleh Donald Trump.

Pemilik kendaraan bermotor yang menjual kendaraan mereka maka wajib melaporkan penjualan tersebut agar bisa menghindari pengenaan pajak progresif.

Tiongkok mengusahakan adanya peningkatan pendapatan negara melalui orang kaya dan perusahaan-perusahaan.

Pemerintah telah dengan resmi memperpanjang pemberian insentif pajak dalam bentuk tax holiday untuk beberapa jenis perusaahan.

DJPK menerbitkan modul yang nantinya dapat digunakan oleh Pemda dalam mengatur pengenaan Opsen Pajak Daerah yang akan berlaku mulai tahun 2025.

Kemenkeu telah merilis peraturan baru yang akan digunakan untuk meregulasi pengusaha yang merupakan anggota Kerja Sama Organisasi atau KSO.