Photo of a phone showing the Paypal logo. Photo by Julio Lopez on Unsplash.
Akhir-akhir ini, ramai ujaran dari Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan adanya pengenaan pajak digital yang nantinya akan diberlakukan atas bank, platform e-commerce, hingga platform financial technology (fintech) mulai 9 November 2026. Atas ujaran tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memberikan klarifikasi.
Menkeu Suahasil menyebutkan bahwa pemerintah tidak akan mengenakan skema pajak baru, melainkan merupakan implementasi dari pungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Oleh karena itu, tidak ada kebijakan baru yang meliputi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transfer antarbank dan dompet digital.
Sedangkan implementasi SPP-TDLN sendiri sebelumnya telah diatur pemerintah melalui perilisan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026, sedangkan pengenaan PPN atas jasa tertentu sebelumnya telah diatur dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022.
Lihat berita lainnya
Pemerintah akan Ubah PMK 69 Tahun 2024 untuk Lanjutkan Pemberian Tax Holiday
Menko Ekonomi Sebut Perubahan PTKP Tidak Berlaku Pada Januari 2027
DJP Pertimbangkan Opsi Insentif Pajak Pasca Berlakunya Pajak Minimum Global
