Pastikan Aktivitas Ekonomi Tidak Terganggu, DJP Gunakan Strategi Ini Kejar Target Pajak 2027

Pemerintah menetapkan bahwa target penerimaan pajak pada tahun 2027 mencapai Rp2.593,35 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2027). Untuk mencapai target penerimaan yang tumbuh 12,2% jika dibandingkan dengan outlook penerimaan pajak tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membeberkan sejumlah strategi yang akan digunakan.

Berdasarkan paparan dari Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto, strategi untuk mencapai penerimaan pajak tahun 2027 tersebut akan terfokus pada usaha perluasan basis pajak, penutupan compliance gap atau celah kepatuhan, dan juga administrasi pajak.

Perluasan basis pajak akan dilakukan DJP melalui penggunaan data dan teknologi dalam rangka menggarap potensi dari sektor ekonomi digital, shadow economy, dan juga sektor informal lainnya. Tidak hanya itu, DJP juga akan memperkuat pengenaan pajak atas transaksi digital dan e-commerce, di mana hal ini sudah diterapkan melalui pengenaan pajak marketplace mulai Oktober 2026.

Penutupan celah kepatuhan akan dilakukan melalui langkah penguatan pengawasan Wajib Pajak (WP), terutama atas kelompok WP yang dianggap memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara dan juga melalui langkah penegakan hukum. Langkah penegakan hukum ini terutama akan menyasar praktik under invoicing dan juga penghindaran pajak, dengan bekerja sama dengan sejumlah lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari segi administrasi pajak, DJP akan terus melakukan optimalisasi sistem Core Tax Administration System (Coretax), yang nantinya juga akan mendukung proses penutupan celah kepatuhan melalui penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE).

Tidak hanya itu, DJP juga akan terus melakukan evaluasi dan optimalisasi insentif perpajakan untuk memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan pada masyarakat tepat sasaran dan dapat mendukung pertumbuhan serta aktivitas ekonomi.