News.

Layanan pajak dan retribusi daerah di Kota Depok ditargetkan terdigitalisasi sepenuhnya pada tahun 2027.

Sebanyak 6,69 juta WP telah melaporkan SPT Tahunan per tanggal 8 Maret 2026.

Menkeu Purbaya dan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto merilis keputusan yang mengubah tatanan struktur pegawai yang berada di lingkungan DJP.

Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan pada pendapatan negara melalui penguatan digitalisasi di sektor perpajakan dan cukai.

Menkeu Purbayamenjelaskan perbedaan pengenaan pajak atas THR yang diberikan kepada ASN dan karyawan swasta.

Pemerintah masih mengusahakan revisi PP 55/2022 agar bisa dirilis dalam waktu dekat sehubungan dengan penggunaan PPh Final UMKM.

Pemerintah Uzbekistan mengajukan relaksasi ketentuan VAT refund bagi wisatawan asing.

Program layanan Samsat Desa yang diluncurkan Pemprov Bengkulu bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

World Bank kembali merilis laporan yang memfokuskan penemuannya terhadap kondisi ekonomi dan perpajakan Indonesia, kini sehubungan dengan ambang PKP.

Bank Indonesia atau BI melaporkan cadangan devisa Indonesia turun dari angka pada Januari 2026, menjadi USD151,9 miliar pada Februari 2026.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Februari 2026 mengalami peningkatan.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB untuk lahan pertanian ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak.

Peluncuran Coretax Mobile akan segera dilakukan oleh DJP dan Kemenkeu.

Bimo Wijayanto menyebutkan bahwa penerimaan pajak pada awal tahun 2026 menunjukan kinerja yang baik.

DJP menjelaskan bahwa pemotongan pajak atas THR dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penumpukan potongan pajak.

Pemkab Lumajang mencatat piutang PBB-P2 pada tahun 2025 mencapai Rp6,19 miliar, dan Pemkab Lumajang mendorong penguatan penagihan pajak.

Penerimaan PPh Irlandia hingga bulan Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa keadaan APBN 2026 saat ini masih aman meskipun keadaan geopolitik dunia semakin memanas.

Sinergi pengawasan antara otoritas pajak dan penyelenggara jaminan sosial terus diperkuat antara DJP Jakarta Barat dan BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah tengah dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo bersama dengan DPRD.