News.

Tarif Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 yang berlaku di Lhokseumawe, Aceh, alami peningkatan tarif hingga 248%.

Reformasi perpajakan Jepang akan mencakup sejumlah hal, termasuk revisi perpajakan aset kripto.

Penerimaan pajak yang terkumpul dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp40,02 triliun hingga akhir Juli 2025.

Realisasi penerimaan pajak Jakarta alami pertumbuhan jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya.

Status qualified IIR dan qualified DMTT milik PMK 136/2024 Indonesia telah berhasil diraih.

Insentif pajak akan diberikan kepada para pelaku usaha yang bergerak di sektor tertentu oleh pemprov Jakarta.

Pemkot Bogor menyetujui adanya peningkatan tarif yang akan dilakukan pada jenis pajak PBB-P2.

Rasio perpajakan yang ditetapkan untuk tahun 2029 memiliki perbedaan dengan target rasio pajak yang sebelumnya dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Badan Otoritas India telah merencanakan adanya pengenaan pajak atas platform mata uang kripto.

Proyeksi belanja pajak dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp563,6 triliun.

Pemerintah telah menerbitkan revisi atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2025 yaitu PER-16/PJ/2025.

Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan keringanan pajak bagi para pemilik kendaraan bermotor.

Aktivitas shadow economy direncanakan dapat dioptimalisasi untuk penerimaan pajak.

Kemendagri telah menerbitkan surat yang mengimbau beberapa daerah di Indonesia untuk mengkaji ulang kenaikan jenis PBB-P2.

Pemerintah tidak akan memberlakukan jenis atau tarif pajak baru untuk mengejar target penerimaan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan adanya peningkatan target penerimaan perpajakan untuk tahun 2026 nanti.

Badan Usaha Kebudayaan Jepang tengah mempertimbangkan rencana untuk memberikan keringanan pajak kepada bioskop yang melakukan renovasi.

Angka penerimaan pajak yang terkumpul dari daerah Jakarta Barat telah mencapai Rp42,29 triliun hingga akhir Juli 2025.

PBB-P2 di Jombang telah mengalami peningkatan hingga 1.202% sejak tahun 2024.

Jumlah rasio pajak yang tercatat hingga semester-I tahun 2025 hanya mencapai angka 8,42% terhadap PDB Indonesia.