News.

DJP sebut strategi inti ini akan digunakan untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun 2027 mendatang.

DJP memberlakukan pengetatan pengawasan pajak dalam rangka menguatkan penerimaan pajak untuk mencapai target sebelum tahun 2026 berakhir.

DJP menyebutkan adanya peningkatan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN 2027.

Pajak marketplace diberlakukan secara resmi mulai 1 Oktober 2026.

Pemerintah akan bebaskan PPh atas penghasilan pegawai di seluruh sektor pada tahun 2027.

DJP telah merilis KMK terbaru yang mengatur besar tarif sanksi bunga administratif yang berlaku selama bulan Oktober 2026.

Pemerintah merencanakan untuk memperluas insentif PPN DTP yang diberikan atas pembelian rumah.

Banggar DPR menyetujui APBN 2027 yang menunjukan target penerimaan pajak dengan angak Rp2.593,35 triliun.

Kanwil DJP Nusa Tenggara, besar penerimaan pajak yang terkumpul hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.521,94 miliar.

DJP resmikan implementasi SPP-TDLN untuk memungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri ke Indonesia pada 25 September 2026.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT WP yang terdaftar di Kanwil DJP Bali menunjukan peningkatan.

Pemerintah dan DPR memperluas wewenang yang dimiliki oleh Menkeu untuk bisa melakukan audit restitusi pajak.

Angka rasio pajak atau tax ratio yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2026 diestimasi bisa mencapai 10,1% dari PDB.

Pemerintah menargetkan pemberian insentif pajak untuk industri tekstil yang melakukan outsourcing dengan harapan bisa mendukung performa industri.

Hakim Pengadilan Pajak direncanakan akan memiliki status dan hak keuangan yang sama dengan hakim banding MA.

Menkeu Suahasil umumkan besar alokasi yang diberikan untuk menyiapkan insentif perpajakan.

DJP umumkan implementasi SPP-TDLN tidak jadi dilakukan di bulan September 2026 dan ditunda sampai pemberitahuan berikutnya karena sistem.

Ratusan aset milik WP yang menunggak pajak akan dilelang oleh Kemenkeu Wilayah Jawa Barat sebagai langkah penagihan aktif.

DJP sebut bahwa lebih dari seribu perusahaan grup perusahaan multinasional atau PMN telah terdaftar sebagai WP GloBE pasca implementasi.

Capaian penerimaan dari bea cukai hingga akhir Agustus 2026 mencapai angka Rp210,2 triliun, dengan catatan pertumbuhan positif hingga 7,8% secara tahunan.