News.

Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Kemenkeu telah merilis peraturan terbaru yang menetapkan perbaruan seputar implementasi Penghindaran Pajak Berganda atau P3B.

Reformasi pajak akan dilakukan oleh pemerintah Suriah sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca perang saudara.

Beberapa WP tercatat sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan di awal tahun 2026 ini.

Indonesia akan mulai melakukan pertukaran data otomatis bagi e-wallet dan juga aset kripto dengan negara mitra lainnya untuk data tahun 2026.

Rencana penurunan PBB sebesar 70% akan diberlakukan mulai 2026 di Kota Pekanbaru.

Kemenkeu telah menerbitkan PMK terbaru yang mengatur reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.

Kewajiban pelaporan CARF tidak hanya mencakup transaksi penggunaan aset kripto OP dan entitas yang menjadi subjek pajak yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CARF.

Besaran tarif sanksi administratif baru berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2026 hingga 31 Januari 2026.

Dalam rangka memastikan tercapainya angka target kepabeanan dan cukai di tahun 2026, DJBC diketahui akan melakukan sejumlah strategi.

Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa dana siap pakai untuk pemulihan pasca bencana hingga saat ini masih belum terserap secara optimal.

Rencana penyesuaian tarif sejumlah pajak daerah mulai tahun 2026 tengah disiapkan oleh Pemprov)Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Penerimaan pajak tahun 2025 diproyeksi akan lebih rendah dibandingkan target penerimaan pajak yang sebelumnya tercatat dalam APBN 2025.

Sejumlah kebijakan perpajakan ini akan mulai diberlakukan oleh Menkeu Purbaya pada tahun 2026

Realisasi penerimaan pajak Kota Semarang tercatat mencapai Rp2,64 triliun hingga pertengahan Desember 2025.

Rencana pengenaan pajak turis sebesar 5% oleh pemerintah Angola akan diberlakukan kepada wisatawan asing yang menginap di akomodasi wisata.

Jummlah penerimaan pajak yang terkumpul menuju akhir tahun 2025 ini telah mencapai Rp1,87 triliun di Denpasar.

Mahkamah Agung telah merilis dan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2025.

DJP resmi menunjuk sejumlah perusahaan digital sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Jumlah akun WP yang telah berhasil diaktivasi mencapai sekitar 66,24% dari jumlah total WP.