Photo of a hotel area in Badung, Bali. Photo by Dominic Kurniawan Suryaputra on Unsplash.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung di Bali telah membentuk tim koordinasi khusus yang nantinya akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan terkait akomodasi yang tersedia di kabupaten tersebut.
Adanya tim khusus ini dalam rangka memenuhi tujuan utama untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak yang dikumpulkan dari sektor pariwisata Badung.
Badung saat ini diketahui memilliki banyak akomodasi, seperti villa dan berbagai kos-kosan, yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Alasan dari tingginya angka akomodasi ini diprediksi karena banyaknya pembangunan akomodasi di daerah Mengwi, Kuta Utara, dan Kuta Selatan.
Tim koordinasi khusus yang terdiri dari 31 petugas yang berasal dari masyarakat ini nantinya akan melakukan pendataan usaha-usaha akomodasi baru, terutama yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bapenda sendiri telah menyusun data yang berisikan informasi dan platform penjualan akomodasi, sehingga dapat melakukan verifikasi terhadap usaha akomodasi yang belum terdaftar.
Lihat berita lainnya
Pemerintah Targetkan 13 Juta Pekerja Nikmati PPh Pasal 21 DTP Pada 2027
Pajak Digital Diperluas Per 9 November 2026, DJP: Bukan Jenis Pajak Baru
Sambut Pengadilan Pajak, BUA MA Jelaskan Agenda Transformasi MA
