Photo of the inside of an airport. Photo by Jue Huang on Unsplash.
Pemerintah telah menyetujui adanya relaksasi pajak terhadap barang-barang milik Pekerja Migran Indonesia (“PMI”). Nantinya, barang-barang yang dikirimkan akan dapat menikmati relaksasi setiap tahun.
Kebijakan yang sudah diusulkan sejak tahun 2022 ini diciptakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“BP2MI”) untuk menghindari adanya permasalahan yang mungkin dapat terjadi di lapangan, seperti petugas-petugas yang kerap membongkar dan memeriksa barang-barang PMI dan barang yang kerap tidak kembali. Contoh relaksasi yang diberikan antara lain adalah relaksasi dengan besar nilai US$1.500 setiap tahunnya untuk pengiriman barang sebanyak 3 (tiga) kali.
Kebijakan ini ditekankan hanya untuk membantu PMI dan tidak digunakan untuk kepentingan bisnis. Selain itu, pengiriman barang-barang nanti juga akan terbatas. Barang-barang ini contohnya seperti barang pindahan, barang yang dikirim ke Indonesia selama mereka dalam masa kontrak, dan barang yang dibawa langsung saat PMI cuti atau menyelesaikan kontrak bekerja.
Selain relaksasi, pemerintah juga menyetujui adanya pembebasan IMEI atau international mobile equipment identity untuk ponsel milik PMI. Yang dibebaskan nantinya adalah biaya pengurusan IMEI yang cenderung tinggi untuk para PMI.
