Compliance Risk Management Jadi Alat DJP Untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak

16 September 2022

|    Writer:

Shaheila Roeswan & Ellicia Emerliawati

Photo of a hand connecting issues on a board. Photo by Alvaro Reyes on Unsplash.

Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) memiliki sistem yang membantu untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan juga mengelola risiko kepatuhan dari Wajib Pajak (“WP”). Sistem ini disebut sebagai Compliance Risk Management, atau bisa disingkat menjadi CRM.


CRM sendiri merupakan proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang menurut penjelasan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-24/PJ/2019. CRM ini digunakan oleh DJP dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, ekstensifikasi, dan penagihan pajak. CRM sendiri dibuat dalam rangka untuk menjalankan sebuah risk engine atau penentu risiko yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam DJP.


Kepatuhan WP sendiri dapat diidentifikasi melalui 4 (empat) syarat dan dibagi menjadi 2 (dua) jenis kepatuhan, yakni materiil dan formil. Sedangkan, syarat yang harus dipenuhi WP agar dianggap patuh meliputi pemenuhan atas kewajiban pendaftaran, pelaporan tepat waktu, pelaporan dengan data yang sesuai, serta pembayaran pajak yang tepat waktu.


CRM juga melalui sebuah proses analisis, dimana hasil dari proses analisis ini akan berupa peta kepatuhan. Peta kepatuhan yang dihasilkan akan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu peta kepatuhan ekstensifikasi, penagihan, serta pengawasan dan pemeriksaan, yang masing-masing menggambarkan risiko WP yang berbeda-beda pada tiap tahap menjalankan kewajiban perpajakan.


Kegiatan dan aplikasi dari CRM ini dilaksanakan sebagai bentuk pembaruan perpajakan berkelanjutan, yang merupakan salah satu bagian dari adanya amnesti perpajakan.