Photo of a desk from above. Photo by ian dooley on Unsplash.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis peraturan baru yang mengatur tarif bunga terbaru yang digunakan untuk penetapan sanksi bagi Wajib Pajak (WP). Tarif bunga terbaru ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/MK/EF.2/2026 dan berlaku selama bulan November 2026.
Tarif bunga terbaru akan digunakan untuk menetapkan sanksi Wajib Pajak (WP), yang diberikan jika diketahui tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. KMK 52/2026 sendiri diundangkan pada awal bulan November 2026 dan digunakan untuk jenis sanksi administratif dan juga imbalan bunga.
Secara umum, WP bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana, dan sanksi administratif dibagi lagi jenisnya menjadi bunga, denda, atau kenaikan pajak. Pemberian sanksi akan ditentukan oleh tingkat ketidakpatuhan WP.
Berdasarkan KMK terkait yang telah dirilis dan diundangkan pada tanggal 1 November 2026, tabel di atas berisikan besaran tarif sanksi administratif pajak untuk bulan November 2026.
Jika dibandingkan dengan tarif bunga sanksi administratif yang berlaku pada bulan Oktober 2026, besaran tarif yang berlaku pada bulan November 2026 mengalami peningkatan di semua jenis sanksi sesuai pasal.
Besar tarif suku bunga setiap bulannya ditentukan oleh formula suku bunga acuan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI Rate) dan ditambahkan dengan faktor uplift dari masing-masing pasal dan dibagi 12. Oleh karena itu, tarif yang berlaku akan berubah setiap bulan.
Anda juga bisa mengakses dan mengunduh dokumen KMK Nomor 52/MK/EF.2/2026 melalui tautan berikut ini.
Untuk melihat tarif bunga sanksi administratif pajak bulan-bulan lainnya, silakan kunjungi website kami.
Lihat berita lainnya
Sambut Pengadilan Pajak, BUA MA Jelaskan Agenda Transformasi MA
Tegakkan Hukum, Kanwil DJP Kalselteng Tangkap 3 Tersangka Kasus Manipulasi Pajak
Pemerintah akan Ubah PMK 69 Tahun 2024 untuk Lanjutkan Pemberian Tax Holiday
