Photo of a person in front of an ATM at night. Photo by Mika Baumeister on Unsplash.
Sehubungan dengan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan bahwa sebanyak 30 platform akan bergabung untuk implementasi sebelum bulan November 2026.
Platform ini terdiri dari platform perbankan dan financial technology (fintech), dan akan mengikuti 6 (enam) platform, yang terdiri dari 5 (lima) platform bank dan 1 (satu) platform fintech, yang saat ini telah mengikuti dan mengimplementasikan SPP-TDLN. Platform lain yang akan mengimplementasikan SPP-TDLN diketahui telah melaksanakan rapat dengan DJP.
DJP menyebutkan adanya permohonan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong para penyedia layanan agar segera menyiapkan SPP-TDLN, seperti sejumlah bank, Visa, Mastercard, dan juga platform fintech lainnya, di mana platform terpilih akan ditunjuk sebagai pemungut pajak jika sistem sudah siap.
DJP menjelaskan bahwa sebanyak 30 platform tersebut telah diberikan sosialisasi untuk bergabung dan juga menyiapkan infrastruktur SPP-TDLN paling lambat hingga November 2026. Saat ini, implementasi SPP-TDLN juga baru memasuki stabilization period, sehingga capaian yang berhasil dikumpulkan oleh platform yang tergabung saat ini masih berupa estimasi.
Menurut paparan dari Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto, estimasi nilai transaksi yang berhasil dikumpulkan oleh 6 (enam) platform yang telah ditunjuk yakni sebesar 5,5 juta transaksi hingga 11 Oktober 2026.
Lihat berita lainnya
DJP Dapat 2 Juta WP Baru Akibat Implementasi Coretax
DJP Tunjuk 30 Platform Bank dan Fintech untuk Implementasi SPP-TDLN
40 Persen Ekonomi Indonesia Belum Dikenakan Pajak Berlaku
