Photo of export containers. Photo by Pat Whelen on Unsplash.
Indonesia direncanakan akan menghentikan kegiatan ekspor mineral mentah seperti nikel meskipun kebijakan hilirisasi ini ditentang oleh banyak pihak di dunia. Selain ekspor mineral mentah, kebijakan ini juga direncanakan akan dikembangkan dan diaplikasikan ke sektor lain, seperti pertanian dan perkebunan.
Hal ini dikarenakan adanya dampak positif dari aplikasi kebijakan hilirisasi untuk negara, seperti dari segi lapangan kerja maupun pendapatan ekonomi. Kebijakan hilirisasi ini juga dapat mempengaruhi pungutan pajak, dimana saat ini nilai ekspor nikel telah menyentuh angka Rp510 triliun. Sebelumnya, di tahun 2015, angka ekspor barang mentah dari nikel ‘hanya’ mencapai Rp31 triliun. Angka ini mengagetkan Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan data ini belum termasuk penerimaan yang berada pada daerah Morowali, Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, dari pertumbuhan hasil ekspor nikel, negara direncanakan akan memungut sejumlah pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak (“PNBP”) melihat besarnya angka yang dapat diraih. Kebijakan hilirisasi yang juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditetapkan untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan ke sektor lain, agar secara nasional maupun per daerah di Indonesia dapat mendapatkan keuntungan yang besar.