Photo of a crane machine. Photo by Heye Jensen on Unsplash.
Berdasarkan perkembangan terbaru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi memberlakukan jenis pajak ini sebagai bentuk optimalisasi penerimaan daerah. Jenis pajak yang dimaksud adalah Pajak Alat Berat (PAB) yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendukung pembangunan daerah.
Mengutip keterangan resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, PAB adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, baik oleh orang pribadi maupun badan. Alat berat sendiri termasuk alat bermesin, dengan atau tanpa roda, yang tidak melekat secara permanen, dan alat-alat ini akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi, teknik sipil, perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.
Ketentuan pengenaan PAB sendiri di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAB contohnya akan dikenakan terhadap sejumlah kendaraan, seperti bulldozer, crane, excavator, hingga wheel loader dan alat sejenis lainnya. Pajak ini nantinya akan dibayarkan baik oleh orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menggunakan alat berat.
Besar tarif PAB yang berlaku di daerah Jakarta yakni sebesar 0,2% dari Nilai Jual Alat Berat (NJAB), dan pembayaran wajib dilakukan secara muka di awal tahun, terhitung dari tahun sebuah alat berat dimiliki atau dikuasai secara sah.
Nantinya, hasil penerimaan dari pengenaan PAB akan digunakan oleh Pemprov Jakarta untuk memperkuat kemandirian daerah dari segi keuangan atau fiskal, serta melakukan pembangunan daerah seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan juga mendukung kesejahteraan Jakarta.
