Photo of the Chongqing skyline. Photo by Jerry Wang on Unsplash.
Sejumlah pelaku usaha asal Tiongkok yang mengoperasikan perusahaan mereka di Indonesia dan tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) China di Indonesia atau China Chamber of Commerce in Indonesia, menyampaikan keluh kesah atas tindakan kepatuhan pajak yang dijalankan aparat perpajakan Indonesia.
Tindakan yang dimaksud adalah proses pemeriksaan pajak yang dinilai masih dilakukan secara berlebihan, seperti melalui penegakan hukum yang berlebihan, pengenaan dan implementasi regulasi perpajakan yang dianggap terlalu ketat, serta adanya pemerasan oleh pihak otoritas perpajakan. Tindakan ini dinilai sangat mengganggu aktivitas operasional bisnis dan dikhawatirkan berdampak besar terhadap kinerja perusahaan.
Pihak KADIN China menyebutkan kegelisahan ini dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, proses ini juga dinilai dapat merusak keyakinan investasi dalam jangka panjang.
Sejumlah hal yang juga jadi perhatian pengusaha Tiongkok termasuk adanya kenaikan tarif pajak dan pungutan lainnya secara substansial, terutama pada sektor mineral dan batu bata (minerba), dan dalam hal peningkatan pengenaan denda, jumlahnya mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, ada kewajiban lebih bagi para eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke dalam bank milik negara.
Selain itu, KADIN China juga menyoroti adanya penurunan kuota bijih nikel, pemberhentian proyek-proyek besar melalui intervensi paksa atas operasi perusahaan, serta penegakan hukum berlebihan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Terakhir, KADIN China juga menyoroti kekhawatiran atas rencana pengenaan bea keluar atas produk tertentu, pengurangan keringanan pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan penghapusan insentif atas mobil listrik.
