Photo of a person filling out a tax form. Photo by Media from Wix.
Berdasarkan paparan dari Staf Ahli Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, hingga akhir tahun 2025, pemerintah telah menargetkan untuk mengejar ribuan penunggak pajak. Pengelolaan untuk memastikan para penunggak pajak ini telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka akan dilakukan.
Menurut Yon, "Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat.” Meskipun sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa penunggak pajak yang dikejar oleh pemerintah terdapat dalam kisaran jumlah 200 penunggak dengan nilai tunggakan mencapai hingga Rp60 triliun, angka sebenarnya penunggak pajak lebih besar lagi.
Angka penunggak pajak yang dikatakan mencapai ribuan tersebut merupakan daftar penunggak pajak milik berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di beragam daerah Indonesia. Para KPP ini diketahui telah memiliki daftar penunggak pajak dengan status inkrah di pengadilan, sehingga memiliki kewajiban untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak ke negara.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya sempat mengatakan bahwa dari 200 penunggak pajak yang telah dikejar oleh Kemenkeu dan juga Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah penerimaan pajak yang terkumpul baru mencapai angka Rp7 triliun dari total nilai tunggakan hingga Rp60 triliun.
Untuk memastikan bahwa para penunggak membayarkan pajak mereka, Purbaya menyebutkan bahwa Kemenkeu telah melancarkan kerjasama bersama beberapa instansi dan lembaga dalam rangka percepatan penagihan tunggakan pajak dan juga perluasan kerjasama antarlembaga dalam proses penelusuran aset milik Wajib Pajak (WP).
