
Photo of the front part of a McLaren car. Photo by Jeff Tumale on Unsplash.
Media akhir-akhir ini diramaikan dengan pengakuan seorang mekanik yang dikenakan pajak atas sebuah objek pajak yang diakui tidak dimilikinya. Objek pajak yang dimaksud adalah sebuah mobil McLaren, dengan jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditagihkan mencapai Rp137,44 juta.
Mekanik bernama Yudariansyah atau Yuda tersebut mengaku didatangi oleh petugas Samsat Ciledug untuk menagih tunggakan selama 2 (dua) tahun PKB tersebut dan melakukan konfirmasi atas kepemilikan mobil McLaren. Saat melakukan pengecekan, petugas Samsat menaruh rasa curiga karena akses dan lokasi rumah milik Yuda yang sulit diakses dengan mobil mewah tersebut.
Ketika ditanya oleh petugas Samsat, Yuda juga terkejut karena namanya dicatut sebagai pemilik mobil McLaren tersebut. Tidak hanya itu, petugas Samsat yang melakukan validasi juga melihat adanya sejumlah sepeda motor, namun tidak ada mobil yang dapat ditemukan di alamat Yuda. Atas konfirmasi tersebut, Samsat Ciledug melakukan pemblokiran data mobil McLaren tersebut.
Berdasarkan paparan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada CNN Indonesia, pengumpulan PKB merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga DJP secara pusat tidak memiliki wewenang langsung untuk mengelola atau mengintervensi pengumpulan pajak. Namun, perlu diketahui bahwa DJP mengumpulkan dan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk diteliti dan kemudian dikonfirmasi kepada Wajib Pajak (WP) terkait.




