top of page

11 Oktober 2022

Komoditas dan UU HPP Turut Sumbang Peningkatan Penerimaan Pajak Hingga Agustus 2022

Reporter:

Shaheila Roeswan & Ellicia Emerliawati

Photo of commodities. Photo by v2osk on Unsplash.

Penerimaan pajak tembus angka Rp1.171,8 triliun hingga bulan Agustus 2022. Angka ini berhasil dicapai dengan bantuan dari peningkatan harga komoditas, basis yang rendah di tahun 2021 yang diakibatkan banyaknya insentif fiskal, pertumbuhan ekonomi yang berkembang secara masif, serta dampak atas berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”).


Secara rinci, penerimaan pajak mendapatkan sumbangan terbesar dari Pajak Penghasilan (“PPh”) Non-migas yakni dengan jumlah sebesar Rp661,5 triliun, disusul dengan jumlah penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“PPnBM”) sebesar Rp441,6 triliun. Masing-masing dari kedua sektor pajak ini telah memenuhi sebesar 88,3% dan 69,1% dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”).


Kemudian, dari sektor PPh migas, jumlah penerimaan pajaknya mencapai Rp55,4 triliun atau setara dengan 85,6% dari total target. Terakhir, Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) dan pajak lainnya memiliki angka penerimaan sebesar Rp13,2 triliun atau setara dengan 40% dari total target.


Beberapa industri yang juga merupakan kontributor terbesar dari angka penerimaan pajak hingga Agustus 2022 ini juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Contohnya, industri pengolahan yang menyumbang sebesar 29,7% dari keseluruhan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 49,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode waktu yang sama. Selain itu, industri perdagangan yang menyumbang sebesar 23,7% untuk penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 66,3%, begitu pula dengan industri pertambangan yang tumbuh sebesar 233,8%. 


Secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga Agustus 2022 ini mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 58,1%.

Lihat berita lainnya

DJP Gunakan dan Kembangkan 2 Model AI untuk Tindak Pidana Pajak
Pemerintah Arahkan DJP Beri Percepatan Restitusi Pajak Bagi WP Padat Karya dan UMKM
Pemerintah Targetkan 13 Juta Pekerja Nikmati PPh Pasal 21 DTP Pada 2027
bottom of page