Photo of a building in Kyrgyzstan. Photo by Seval Torun on Unsplash.
Para Wajib Pajak (WP) Kyrgyzstan tidak memerlukan lagi sebuah sertifikat wajib bukti tidak memiliki tunggakan pajak saat melakukan pendaftaran atau pendaftaran ulang properti milik mereka. Ketentuan ini akan berlaku mulai tanggal 24 Februari 2025, dimana hal ini berlaku lantaran adanya integrasi informasi.
Adanya integrasi informasi layanan pajak negara Kyrgyzstan (State Tax Service), kini sektor real estat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai tunggakan pajak yang dimiliki WP langsung dari otoritas terkait. Integrasi layanan pajak ini terjadi antara Layanan Pajak Negara, Layanan Salyk (Salyk services), dan lembaga negara Kadaster (Cadastre state institutions).
Penghapusan proses kebutuhan sertifikat diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan transaksi pembelian properti, dimana warga kerap kali diharuskan untuk mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk mendapatkan sertifikat yang diperlukan secara cepat. Selain itu, WP juga bisa fokus kepada aspek lain dalam transaksi pembelian properti tanpa harus memikirkan adanya kebutuhan dokumen sertifikat tambahan.
Penghapusan kebutuhan sertifikat juga diharapkan dapat meminimalisir adanya risiko korupsi yang terjadi dalam proses perolehan dokumen sertifikat, dan juga mengurangi adanya beban birokrasi dalam proses transaksi. WP yang belum membayarkan pajak mereka juga dapat dengan mudah mengakses informasi cara pembayaran.
Pemerintah Kyrgyzstan berharap penghapusan sertifikat wajib ini dapat menciptakan kondisi transaksi yang nyaman dan mudah diakses.
