Muncul dalam Perdirjen, Dirjen Pajak Klarifikasi Insentif PPh Restrukturisasi BUMN

Pemerintah sebelumnya menjanjikan adanya insentif pajak yang diberikan selama proses restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempermudah proses tersebut. Perkembangan pemberian insentif tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bimo Wijayanto.

Berdasarkan paparan dari Bimo, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu adanya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk memastikan pemberian insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0% atas transaksi yang berhubungan dengan restrukturisasi BUMN.

Penjelasan ini muncul karena adanya kode objek pajak yang berhubungan dengan restrukturisasi BUMN dengan tarif PPh Final 0% yang muncul dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak) Nomor PER-12/PJ/2026. Namun, Bimo menegaskan pentingnya perilisan PP yang menaungi pemberian keringanan tersebut, dan bisa jadi penerbitan kode objek pajak merupakan sebuah kesalahan dan akan direvisi.

Menurut informasi yang tertuang dalam PER-12/PJ/2026, restrukturisasi BUMN bisa dikenakan PPh Final 0% jika digunakan untuk beberapa kondisi, seperti pengalihan dan penerimaan saham dengan cara hibah, pembelian kembali saham nontunai, hingga keuntungan karena pembebasan utang akibat restrukturisasi BUMN, yang memiliki kode objek pajak masing-masing.