Pajak Digital Diperluas Per 9 November 2026, DJP: Bukan Jenis Pajak Baru

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa pajak digital yang kemarin ramai dibicarakan telah resmi diberlakukan mulai 9 November 2026. Adapun pajak digital yang dimaksud adalah perluasan pajak digital melalui implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Dengan adanya perluasan pemungutan pajak tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kini bisa dipungut untuk transaksi luar negeri atas barang atau jasa digital secara lebih tertata dan tertib. Implementasi dari SPP-TDLN ini merupakan kolaborasi antara sistem pemerintah dengan sejumlah lembaga perbankan untuk memastikan keamanan transaksi.

Berdasarkan paparan DJP, implementasi SPP-TDLN tidak diperuntukkan untuk memungut PPN atas seluruh transaksi digital luar negeri. SPP-TDLN diperuntukkan untuk mengisi celah potensi pajak dari transaksi digital yang belum dikenakan pajak digital lain, misalnya PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Implementasi SPP-TDLN juga tidak mengubah tarif PPN, tidak berupa pengenaan pajak baru atas transaksi digital luar negeri, dan hanya dikenakan atas objek PPN yang memenuhi ketentuan. SPP-TDLN diimplementasikan juga sebagai agenda untuk mencegah pemungutan pajak ganda dan memastikan adanya perlakuan setara antara pelaku usaha dalam dan luar negeri.