Photo of the Eiffel Tower in France. Photo by Harvey McKellar on Unsplash.
Pemerintahan Prancis saat ini tengah berada dalam diskusi alot seputar penetapan Anggaran untuk tahun 2026. Salah satu hal yang dibahas dalam penetapan Anggaran 2026 tersebut adalah kenaikan pajak yang dikenakan pada perusahaan multinasional, diantara perdebatan lainnya.
Berdasarkan kebijakan tersebut, parlemen Prancis akan mengenakan pajak baru atas pendapatan global yang diterima oleh perusahaan multinasional atau Multinational Companies (MNCs) dan juga peningkatan tarif pajak hingga 2 (dua) kali lipat atas pajak digital yang sudah berlaku di Prancis. Namun, hal ini ditentang oleh Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure.
Dua partai di Prancis, yakni Partai Sayap Kanan Ekstrem dan Partai Sayap Kiri Ekstrem, meloloskan rencana pengenaan pajak yang menargetkan penghasilan yang diterima oleh perusahaan multinasional dari Prancis. Tarif pajak yang akan dikenakan direncanakan berada pada angka minimal 25%, dimana langkah ini diharapkan dapat memberikan penerimaan pajak tambahan untuk negara tersebut.
Rencana selanjutnya adalah kenaikan tarif pajak digital yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan raksasa dalam sektor teknologi yang mendapatkan penjualan global dengan penghasilan lebih dari EUR2 miliar. Tarif pajak digital yang sebelumnya berlaku sebesar 3% direncanakan meningkat 2 (dua) kali lipat menjadi 6%, dimana rencana ini bertentangan dengan saran dari pemerintah.
Adanya berbagai pertentangan dalam pembentukan Anggaran 2026 ini dianggap menunjukan betapa terpecah belahnya proses pembentukan Anggaran 2026 dalam parlemen Prancis. Hal ini juga menunjukan potensi ketidakpastian dalam pemerintahan dan Anggaran Prancis untuk tahun 2026.
