Photo of the Charles de Gaulle, France. Photo by Rodrigo Kugnharski on Unsplash.
Perdana Menteri Prancis yang baru dilantik, Michel Barnier, mengumumkan bahwa pemerintah Prancis tengah mengkonsiderasi peningkatan tarif pajak yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar dan juga orang-orang kaya. Jika dilanjutkan, kebijakan ini direncanakan akan berjalan di tahun 2025.
Saat ini, Perdana Menteri Prancis tersebut harus menggarap rencana anggaran Prancis untuk tahun 2025, dan kenaikan tarif pajak ini merupakan rencana yang tertuang dalam rencana anggaran 2025 untuk membayarkan hutang negara mereka. Kenaikan tarif pajak ini akan dilakukan secara terarah dan kolektif, dimana kebijakan ini berbanding terbalik dengan kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Barnier menginginkan adanya reformasi struktural, terutama dari segi keuangan negara. Oleh karena itu, tidak hanya kenaikan tarif pajak, Barnier juga akan melakukan sejumlah kebijakan lain dalam rencana anggaran 2025, seperti melakukan pemotongan anggaran belanja publik di bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan.
Sedangkan berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan sebelumnya, pemotongan anggaran belanja sebesar €25 miliar hingga €30 miliar serta kenaikan tarif pajak ini dibutuhkan di tahun 2025. Barnier sendiri tidak memberikan detail lebih lanjut dari jumlahnya.
Kenaikan tarif pajak ini sendiri juga dikatakan akan menjadi hal sementara setelah belanja negara Prancis telah dipangkas dalam jumlah yang signifikan. Meskipun tarif pajak perusahaan akan naik, kebijakan ini dikatakan tidak akan berjalan dalam waktu yang lama.
Prancis sendiri telah melebihi target defisit mereka tahun ini yang sebesar 5,1%, dengan angka mencapai 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan angka defisit mereka pada tahun 2023 sebesar 5,5%.