Sambut Pengadilan Pajak, BUA MA Jelaskan Agenda Transformasi MA

Dalam rangka menyambut perubahan peralihan wewenang Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA), ada sejumlah hal yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan program dan arah kebijakan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, yang menyebutkan bahwa peralihan ini melibatkan 2 (dua) pilar transformasi fundamental MA. Pilar transformasi ini mencakup kesiapan pelaksanaan program kerja menuju akhir tahun 2026, yang termasuk kesejahteraan aparatur dan peningkatan kekuatan organisasi dan kelembagaan MA.

Dari segi kesejahteraan aparatur, MA menyebutkan bahwa hakim tingkat banding dan tingkat pertama, termasuk hakim ad hoc, telah menerima penyesuaian dari segi hak keuangan. MA juga diketahui telah menerima audiensi dari Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI) sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis pengadilan.

Sebagai respons dari audiensi tersebut, BUA MA menjelaskan bahwa telah dirumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang mengatur adanya peningkatan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita. Kepala BUA MA mengharapkan akan segera dilakukan harmonisasi setelah penyampaian kepada Kementerian Hukum.

Sedangkan dari segi peningkatan kekuatan organisasi dan kelembagaan, BUA MA menyebutkan bahwa terdapat agenda peralihan Pengadilan Pajak yang mendukung pilar tersebut. Penyatuan lembaga Pengadilan Pajak, yang akan berada di bawah wewe